Senin, 12 Desember 2016

 

Ruang Politik Kaum Muda Masih Dibatasi?

 

SAMARINDA. Ruang bagi kaum muda untuk ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam panggung-panggung politik lokal maupun nasional dianggap masih terbatas. Itu berlaku baik menyangkut hak memilih maupun dipilih hingga bentuk partisipasi lainnya dalam rangka menyukseskan setiap agenda politik. 

 

Hal ini terungkap dalam dialog interaktif dengan tema peran serta generasi muda terhadap pesta demokrasi di stasiun TVRI Kaltim, Jalan KH Wahid Hasyim, Samarinda Utara, Jumat (9/12/2016) sore lalu. Seperti yang diungkapkan Nur Haryani dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unmul. Ia menyebut sejauh ini ruang politik bagi kaum muda belum diberikan secara maksimal. Akibatnya, kaum muda hanya bisa mengambil peran minim dalam setiap agenda politik. Kalaupun ada, palingan hanya sekedar mengambil peran yang tidak begitu strategis.

 

"Ruang demokrasi bagi kaum muda sejauh ini belum diberikan secara maksimal. Bahkan cenderung ada penyempitan ruang politik yang hanya didominasi golongan tua. Kemudian pemimpin yang terpilih dalam setiap pesta demokrasi juga belum banyak memberikan program-program yang menyentuh langsung ke akar rumput," ungkapnya.

 

Hal yang sama juga disampaikan Imam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Ia lebih banyak menyorot masalah minimnya pendidikan politik yang diberikan bagi kaum muda. Terutama tanggung jawab partai politik yang menurutnya lebih banyak mengutamakan upaya meraih suara maksimal tanpa memberikan pendidikan politik dan penyadaran bagi masyarakat luas.

 

Sementara Hilarius Ones dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang menjadi salah satu narasumber mewakili kaum muda saat itu mengakui jika ruang politik bagi kaum muda sejauh ini masih minim. Tidak hanya di partai politik. Tetapi juga kesempatan bagi kaum muda untuk berkarya di lembaga penyelenggara pesta demokrasi. Semua ini menurutnya, ikut menyumbang sikap apatis bagi kaum muda untuk ikut terlibat dalam ruang politik.

 

"Kaum muda juga mungkin banyak beranggapan bahwa Pemilu dan Pilkada ternyata hanya menghasilkan pemimpin dengan wajah baru tapi tidak bisa mengubah sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Makanya wajar saja kalau angka golput (golongan putih, Red) masih cukup tinggi," ungkapnya.

 

Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Erham Yusuf di tempat yang sama mengakui jika angka golput di daerah ini masih lumayan tinggi. Bahkan pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Samarinda 2015 lalu saja angka golput hingga tembus 52 persen. Ini tentunya bukan angka yang sedikit.

 

"Makanya kita terus upayakan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kaum muda selaku pemilih pemula. Salah satunya ya dengan dialog interaktif ini. Selain itu, ada juga program sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red)," ujar Erham diamini anggota Komisioner KPU Samarinda, Dwi Haryono yang juga menjadi narasumber saat itu.

 

Sementara Dosen Fisip Unmul, Anwar Al Idrus yang juga menjadi narasumber yang mengupas permasalahan dari kaca mata akademisi menyoal pentingnya peran media sosial (medsos). Menurutnya, medsos memiliki peran yang sangat strategis. Termasuk dalam menyukseskan maupun menggagalkan setiap pesta demokrasi.

 

"Kalau medsosnya berisi provokasi kepada warga untuk tidak memilih, juga akan sangat besar imbasnya. Begitu pula sebaliknya. Termasuk pula bisa digunakan untuk kampanye hitam. Makanya tinggal bagaimana mengemasnya, supaya bisa digunakan untuk tujuan yang baik," pungkas Anwar. (hms6)