Sabtu, 03 Desember 2016

 

Warga Minta IMB Gereja HKBP di Jalan Jati

 

SAMARINDA. Ada permohonan lisan jemaat HKBP saat kunjungan Wakil Walikota (Wawali) Samarinda Nusyirwan Ismail untuk memantau kegiatan penyembuhan mental anak-anak korban bom Gereja Oikumene Samarinda belum lama ini. Mereka meminta agar Pemkot Samarinda bisa menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja HKBP di Jalan Jati RT 27, Harapan Baru, Loa Janan Ilir di dekat pemukiman yang sebagian besar dihuni jemaat HKBP tersebut. Karena selama ini, mereka harus beribadah jauh ke Gereja Oikumene di Jalan Cipto Mangunkusumo, Loa Janan Ilir dan harus digunakan secara bergantian dengan jemaat gereja lainnya. Karena itu, untuk menghilangkan rasa trauma anak-anak pasca ledakan bom dan demi efisiensi, mereka berharap agar bisa diizinkan mendirikan Gereja HKBP di Jalan Jati.

 

"Saat ini total jemaat kami lebih dari 80 KK. Mohon sekiranya kami diperkenankan untuk mendapatkan IMB untuk mendirikan Gereja HKBP," ujar salah satu perwakilan tokoh jemaat HKPB dengan nada memohon.

 

Menanggapi itu, Wawali Nusyirwan Ismail menegaskan jika Pemkot Samarinda selama ini cukup transparan dan adil dalam hal penerbktan IMB rumah ibadah agama apapun di kota ini. Asalkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Terutama soal jumlah jemaat, persetujuan warga sekitar, serta kesiapan lahan terutama menyangkut kejelasan status lahan.

 

"Kalau semuanya memenuhi syarat, tidak ada lagi alasan bagi Pemkot untuk tidak menerbitkan IMB. Yang terpenting mengikuti semua prosedur yang ada. Kita siap bantu. Karena agama apapun pasti selalu mengajarkan kebaikan dan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia," tegasnya.

 

Yang juga tak kalah penting lanjut Nusyirwan, adalah komunikasi dengan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan IMB. Berikut dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendapatkan rekomendasi soal kejelasan bahwa rumah ibadah yang hendak didirikan itu merupakan rumah ibadah dari salah satu agama yang resmi diakui di negara ini.

 

"Jadikan silakan saja diikuti prosedurnya sambil dikomunikasikan dengan FKUB dan Kemenag. Kalau semuanya terpenuhi dan memang pantas, maka tidak ada alAsan apapun untuk tidak menerbitkan IMB," tandas Nusyirwan. (hms6)