Wawali Saefuddin Zuhri Saksikan Penyerahan LHP dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima LHP Bantuan Keuangan Partai Politik

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2025. Acara yang dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, di Arutala Ballroom Bapperida Kota Samarinda pada Senin (20/04/2026). Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, jajaran DPRD Kota Samarinda, Plt. Asisten I, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta para pengurus partai politik dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari agenda paparan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur guna memastikan akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana publik oleh partai politik di tingkat daerah. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat peraturan yang berlaku. “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Pemeriksaan ini merupakan amanat peraturan BPK. LHP yang kita terima bukan hanya hasil akhir pemeriksaan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola bantuan keuangan partai politik ke depannya,” tegas Saefuddin. Melalui penyerahan laporan dan penandatanganan berita acara ini, Pemerintah Kota Samarinda secara responsif menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mendorong penguatan tata kelola keuangan yang bersih. Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pengurus partai politik dalam mengevaluasi kinerja administrasi internal, sekaligus memastikan pemanfaatan bantuan keuangan negara dilakukan secara tepat sasaran demi mendukung stabilitas demokrasi di Kota Samarinda. (TAN/ASYA/KMF-SMR/FOTO: BHAYU-DOKPIM)