Homonasionalisme

Bagian dari seri tentang
LGBT
lesbian ∙ gay ∙ biseksual ∙ transgender
Orientasi seksual dan gender Aromantisisme Aseksualitas Aseksualitas abu-abu Biologi Biseksualitas Panseksualitas Bissu Calabai Calalai Demografi Indonesia Fluiditas gender Fluiditas seksual Homoseksualitas Gay Lesbian Identitas gender Identitas seksual Interseks Kwir Lingkungan Nonbiner Nonheteroseksual Nonkonformitas gender Peran gender Perbedaan seks dan gender Questioning Transgender Transpria Transpuan Transseksual Waria
Sejarah Global Garis waktu Pernikahan sesama jenis Gerakan sosial Pembebasan gay Kerusuhan Stonewall Homoseksualitas Perserikatan sesama jenis Lesbian Biseksual Transgender Interseks Indonesia Garis waktu Homoseksualitas Transgender LGBT dan Indonesia
Budaya Acara Peringatan tahunan Gender di Bugis Homososialisasi Hubungan kwirplatonis Hubungan sesama jenis Kebanggaan Bulan kebanggaan Pawai kebanggaan Seni kwir Kampung gay Kampung transpuan Komunitas LGBT Afrika-Amerika Lengger Literatur Media Film Indonesia New Queer Cinema Terbitan GAYa Nusantara Yuri Yaoi Bara Melela Mukhannats Pawai Dyke Pariwisata Pondok pesantren waria Slang Binan Simbol Takatāpui
Hak Dekriminalisasi Dinas militer Hak interseks Hak transgender Hukum di seluruh dunia Identifikasi gender sendiri Pengakuan nonbiner Pengangkatan anak Pengasuhan anak Pernikahan dan perkawinan Persatuan Prinsip-Prinsip Yogyakarta
Kesehatan Bunuh diri pemuda The Trevor Project Kesehatan mental LSL dan Restriksi donor darah / HIV Organisasi medis Perawatan kesehatan transgender Terapi hormon Operasi afirmasi gender Transisi Status hukum Teknologi reproduksi berbantu
Sikap masyarakat Agama dan homoseksualitas Agama dan transgender Alonormatif Amatonormatif Cisnormatif Heteronormatif Comphet Keanekaragaman seksual Penggambaran media Stereotip
Isu dan permasalahan Asfobia Bifobia Closeted Memperlela Diskriminasi interseks Diskriminasi pria gay Heteropatriarki Heteroseksisme Homofobia Homofobia liberal Homonasionalisme KDRT Kekerasan Kriminalisasi Lesbofobia Migrasi Penghapusan kwir Penjajaan seksual Pernikahan orientasi campuran Perundungan Penyensoran Pinkwashing Retorika anti-LGBT Seksualisme Stigma AIDS Transfobia Nonbiner Transpria Transpuan
Bidang akademik & diskursus Anarkisme kwir Dekolonisasi kwir Feminisme lesbian Gender sebagai konstruksi sosial Kajian gender Kajian kwir Komunisme & hak LGBTQ Konservatisme LGBTQ Linguistik LGBT Pancasila & hak LGBTQ Sosialisme & hak LGBTQ Teori kwir Transfeminisme
Portal LGBT
l b s

Homonasionalisme adalah penerimaan selektif terhadap orang-orang LGBTQ+ dengan tujuan mempromosikan ideologi nasionalis. Istilah ini menggambarkan fenomena saat beberapa negara secara strategis menampilkan dukungan terhadap hak-hak LGBT sebagai sarana untuk memperkuat hierarki rasial, keagamaan, dan kebudayaan. Istilah ini merujuk pada penggunaan wacana inklusi seksual dan penerimaan LGBTQ+ — khususnya dalam konteks Barat — untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang xenofobik, islamofobik, aporofobik, dan rasis, yang sering kali dilakukan dengan cara menggambarkan kaum yang termarginalkan sebagai kelompok yang pastilah homofobik, sementara negara-negara Barat sebagai kaum yang lebih maju atau progresif secara seksual.^[1]

Istilah "homonasionalisme" dicetuskan oleh akademisi kajian gender Jasbir Puar dalam bukunya pada tahun 2007 yang berjudul "Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times.^[1]" Istilah ini merujuk pada cara struktur kekuasaan liberal dalam konteks modernitas Barat sering kali mengooptasi wacana tertentu mengenai hak-hak LGBTQ+ — yang biasanya berpusat pada subjek kwir berkulit putih, cisgender, dan berstatus warga negara di Barat — untuk membangun identitas nasional yang digambarkan sebagai progresif dan toleran, sembari secara bersamaan membenarkan kebijakan-kebijakan yang rasis, xenofobik, dan aporofobik, khususnya terhadap komunitas Muslim. Akibatnya, keragaman seksual dan hak-hak LGBTQ+ terkadang digunakan untuk mendukung posisi politik yang menentang imigrasi. Hal ini merupakan strategi yang makin umum digunakan oleh partai-partai sayap kanan jauh.^[1][2]

Narasi homonasionalis sering kali bertumpu pada stereotip orientalis dan homofobik yang menggambarkan para imigran—terutama mereka yang berasal dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim—sebagai kelompok yang secara inheren intoleran dan regresif, sehingga memperkuat gagasan tentang masyarakat Barat yang secara moral lebih unggul.^[1][3][4] Penggambaran yang demikian dapat digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik eksklusif, seperti peningkatan keamanan perbatasan wilayah, pengawasan, serta UU anti-imigrasi.^[5][6] Puar menggambarkan keterkaitan antara hak-hak seksual dengan tujuan-tujuan (homo)nasionalis semacam ini sebagai suatu bentuk "eksepsionalisme seksual [yang bergantung pada] segregasi dan penyingkiran terhadap liyan rasial dan seksual", yakni suatu kerangka yang hanya memasukkan kelompok LGBTQ+ tertentu dalam imajinasi nasional, sedangkan yang lainnya dikecualikan atau dibuat tak terlihat.^[1]

Dinamika ini juga dikaji lebih lanjut oleh filsuf Judith Butler, yang pada tahun 2008 menyebutnya sebagai suatu bentuk politik seksual.^[7] Butler berpendapat bahwa promosi hak-hak progresif, seperti pernikahan sejenis, sering kali digunakan untuk memantapkan identitas nasional dengan mengontraskan norma-norma liberalisme, sekularisme, dan Eropa dengan konservatisme yang dipersepsikan pada kelompok migran atau Muslim.^[7]

Konsep homonasionalisme dikembangkan untuk menganalisis dan mengkritisi cara gerakan LGBTQ+ diintegrasikan ke dalam wacana nasionalis—sering kali bersamaan dengan meningkatnya sentimen antiimigran, sembari mengabaikan homofobia yang tetap ada dan berlanjut di masyarakat Barat.^[8] Kritik ini juga mencakup hak-hak LGBTQ+ yang kerap didefinisikan melalui akses terhadap institusi-institusi heteronormatif, seperti dinas militer dan pernikahan yang diakui secara hukum. Sementara itu, ketimpangan struktural dan homofobia yang terus berlangsung di dunia Barat sering kali diabaikan.^[1] Klaim mengenai kesetaraan sosial di masyarakat Barat kerap dikontraskan dengan negara-negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas maupun tidak mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perbandingan semacam ini sering kali digunakan untuk memperkuat hierarki peradaban.^[3]

Dalam artikelnya di tahun 2013, Puar menekankan bahwa konsep ini tidak sepatutnya direduksi menjadi sekadar kritik terhadap aktor politik atau kebijakan tertentu, ataupun dipahami semata-mata sebagai penggambaran "politik yang buruk". Sebaliknya, ia memandang homonasionalisme bukan sebagai suatu fenomena yang terisolasi, melainkan sebagai suatu ciri modernitas yang tertanam dalam sistem pemerintahan neoliberal yang lebih luas, kerangka-kerangka keamanan dan kapitalisme (global), serta selaras dengan konstruksi sosial yang dominan di Barat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.^[9]

Pinkwashing adalah promosi strategis hak-hak LGBTQ+ oleh negara atau institusi untuk menampilkan diri sebagai progresif dan toleran, tetapi bertujuan untuk mengalihkan perhatian khalayak dari pelanggaran hak asasi manusia lainnya, khususnya dalam konteks pendudukan, kolonialisme pemukim (settler-colonialism), atau militerisasi.^[10] Istilah ini menjadi populer dalam diskusi mengenai diplomasi publik Israel: dukungan Israel terhadap hak-hak LGBTQ+ sering kali dikedepankan sembari mengalihkan kritik atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina.^[10]

Akademisi seperti Maya Mikdashi dan Sarah Schulman berpendapat bahwa representasi yang semacam ini membingkai Israel sebagai mercusuar inklusivitas LGBTQ+, sekaligus menggambarkan masyarakat Arab Palestina dan/atau Muslim sebagai homofobik secara inheren, sehingga memperkuat asumsi-asumsi orientalis dan Islamofobik.^[11]

Homonasionalisme tidak dapat disamakan dengan femonasionalisme, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Sara R. Farris pada tahun 2012, yang menggambarkan cara ideologi nasionalis dan kebijakan neoliberal berpadu dengan wacana feminis tertentu untuk membenarkan agenda antiimigran dan Islamofobik.^[12] Seperti halnya homonasionalisme, femonasionalisme juga menginstrumentalisasi nilai-nilai progresif—dalam hal ini berkenaan dengan hak-hak perempuan—untuk menggambarkan laki-laki ataupun masyarakat Muslim sebagai patriarkal secara inheren, sementara masyarakat Barat sebagai "pada dasarnya egaliter".^[12] Logika ini dapat dimobilisasi untuk melegitimasi kebijakan imigrasi yang restriktif dan mempertahankan nilai superioritas Barat, dengan kedok tujuan kesetaraan gender yang progresif.^[4]

• Etnosentrisme — menilai budaya lain semata-mata berdasarkan budayanya sendiri
• Ramah gay
• Homonormativitas — penerapan norma heteroseksual ke dalam budaya LGBT
• Konservatisme LGBTQ
• Orang LGBTQ dan Islam
• Mitos minoritas teladan
• Nasionalisme dan gender
• National Socialist League (Amerika Serikat)
• Kapitalisme merah jambu
• Uang merah jambu
• Purplewashing — penggunaan estetika feminisme untuk mempromosikan organisasi
• Kiri regresif — istilah peyoratif bagi politik sayap kiri yang "terlalu toleran", umumnya terhadap hal yang bertentangan dengan prinsip liberalisme

• Mikdashi, Maya (December 16, 2011). "Gay rights as human rights: pinkwashing homonationalism". Jadaliyya.
• Mikdashi, Maya; Puar, Jasbir (August 9, 2009). "Pinkwatching and pinkwashing: interpenetration and its discontents". Jadaliyya.
• Puar, Jasbir (May 2013). "Rethinking homonationalism". International Journal of Middle East Studies. 45 (2): 336–339. doi:10.1017/S002074381300007X. S2CID 232253207.
• Schotten, C. Heike (2016). "Homonationalism: from critique to diagnosis, or, we are all homonational now". International Feminist Journal of Politics. 18 (3): 351–370. doi:10.1080/14616742.2015.1103061. S2CID 214650280.