Cermati Fluktuasi Harga, Wawali Samarinda Perketat Stabilisasi Pangan dan Distribusi

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., secara intensif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III Balaikota Samarinda, Selasa (5/5/2026). Kegiatan rutin ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun, bahkan dalam kisaran Rp100 hingga Rp500, tetap harus diwaspadai sebagai bagian dari fluktuasi yang berpotensi meningkat. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan intervensi, termasuk melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Menindaklanjuti arahan tersebut, Saefuddin Zuhri langsung menggelar rakor internal yang didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda, termasuk Kepala Bagian Perekonomian, Nadya Turisna, serta perwakilan dari berbagai dinas teknis seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga pihak Bulog dan BMKG yang tergabung dalam TPID. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) per April 2026, Kota Samarinda mencatat inflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan (month-to-month) dan 2,92 persen secara tahunan (year-on-year). Meski angka tersebut masih tergolong terkendali, Pemerintah Kota Samarinda tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga komoditas utama, khususnya beras dan minyak goreng yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Menanggapi arahan pemerintah pusat, Saefuddin Zuhri menginstruksikan seluruh jajaran TPID untuk memperkuat evaluasi di lapangan. “Kita harus terus melakukan evaluasi terhadap kinerja di lapangan, terutama dalam langkah konkret stabilisasi harga,” pintanya. Ia menekankan bahwa intervensi harga harus dilakukan secara tepat sasaran, termasuk memastikan ketersediaan stok beras dan minyak goreng di pasar tradisional tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain fokus pada komoditas pangan, rakor ini juga menyoroti hambatan distribusi akibat antrean BBM subsidi di sejumlah SPBU. Pemerintah mengupayakan agar kendaraan logistik bahan pokok mendapatkan prioritas dalam pengisian solar subsidi sehingga tidak menghambat pasokan. Di sisi lain, untuk menekan harga cabai yang kerap dipengaruhi oleh permainan tengkulak, pemerintah mendorong Perum Varia Niaga agar menyerap hasil panen langsung dari petani. Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Samarinda dijadwalkan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) mulai 8 Mei 2026 di wilayah Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan. Di akhir pertemuan, Saefuddin Zuhri mengajak seluruh anggota TPID Samarinda untuk tetap waspada, khususnya menjelang hari besar keagamaan Iduladha. “Ayo kita cermati bersama. Jangan sampai ada kenaikan harga yang signifikan. Kita harus terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan intervensi agar harga komoditas tetap terjaga di Kota Samarinda,” pungkasnya. (VE/ASYA/KMF-SMR | CHRIS/DOKPIM)