Diangkat Jadi Tesis Magister, Andi Harun: Tegas Itu Karakter, Bukan Otoriter

√√SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun menegaskan bahwa ketegasan seorang pemimpin tidak dapat disamakan dengan kepemimpinan otoriter. Menurutnya, kepemimpinan demokratis juga tidak selalu identik dengan sikap kompromistis, terutama ketika menyangkut kepentingan publik dan arah pembangunan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Andi Harun saat menerima audiensi dan wawancara mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Renalt Febryano Rahadi, yang tengah menyusun tesis berjudul “Gaya Kepemimpinan Wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun dalam Pembangunan Kota Samarinda Periode 2021–2024” di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Rabu (10/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Andi Harun mengulas sejumlah teori kepemimpinan yang menurutnya relevan untuk menjelaskan hubungan antara kepemimpinan kepala daerah dan pembangunan kota. 

Ia bahkan memberikan sejumlah masukan akademik kepada mahasiswa tersebut terkait teori dan pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian.

Menurut Andi Harun, model kepemimpinan yang diterapkannya merupakan perpaduan antara Transformational Leadership yang dikembangkan James MacGregor Burns dan Bernard Bass, Adaptive Leadership dari Ronald Heifetz, serta Strategic Leadership dari John Adair.

Pendekatan transformasional, kata dia, menekankan visi perubahan besar, kemampuan mengubah budaya organisasi, menciptakan rasa urgensi, serta mendorong birokrasi keluar dari zona nyaman. Sementara kepemimpinan adaptif digunakan untuk menghadapi persoalan-persoalan kompleks yang tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis semata.

“Banjir misalnya bukan hanya soal saluran air. Ada persoalan tata ruang, perilaku masyarakat, sedimentasi, hingga pola kerja birokrasi. Jadi yang diubah bukan hanya masalahnya, tetapi juga perilaku sistemnya,” ujarnya.

Adapun kepemimpinan strategis berkaitan dengan kemampuan menentukan prioritas pembangunan dan menjaga arah pembangunan jangka panjang. 

Menurutnya, pemimpin harus mampu memilih program yang paling dibutuhkan masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Dari perpaduan berbagai pendekatan tersebut, Andi Harun menyimpulkan model kepemimpinan yang dijalankannya sebagai Strategic Transformative Leadership atau kepemimpinan strategis-transformasional.

Meski dikenal sebagai pemimpin yang tegas, Andi Harun menilai masih ada kekeliruan dalam memahami perbedaan antara karakter, gaya, dan model kepemimpinan. 

Ia menegaskan bahwa ketegasan merupakan karakter seorang pemimpin, bukan indikator kepemimpinan otoriter.

“Ada yang mengatakan Andi Harun itu otoriter karena melihat satu perspektif dari karakter. Tegas disamakan dengan otoriter itu adalah kesimpulan yang keliru,” tegasnya.

Ia menjelaskan, gaya kepemimpinannya lebih dekat pada kepemimpinan demokratis karena menempatkan partisipasi, kolaborasi, dan tujuan bersama sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Andi Harun, perbedaan mendasar antara pemimpin otoriter dan pemimpin transformasional dapat dilihat dari cara mereka memengaruhi orang lain.

“Kalau pemimpin otoriter mengatakan, ‘Ikuti saya karena saya wali kota’. Tetapi pemimpin transformasional mengatakan, ‘Ikuti arah ini karena tujuan yang ingin dicapai lebih besar daripada kepentingan kita masing-masing’,” katanya.

Andi Harun menjelaskan, yang dimaksud dengan arah tersebut adalah arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah dalam jangka panjang, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu. 

Karena itu, menurutnya, kepemimpinan transformasional tidak bertumpu pada figur pemimpin semata, melainkan pada visi bersama yang ingin diwujudkan.

Dalam pemaparannya, Andi Harun juga mengutip pandangan Bernard Bass yang menyebut bahwa masyarakat pada dasarnya menyukai hasil perubahan, tetapi sering kali menolak proses perubahan itu sendiri.

“People love improvement, but they resist change. Orang menyukai hasil perubahan, tetapi tidak selalu menyukai proses perubahan itu,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi dalam berbagai kebijakan pembangunan. Penataan kawasan bantaran sungai, revitalisasi kawasan kumuh, reformasi birokrasi, hingga penegakan disiplin aparatur sering kali menghadapi resistensi pada awal pelaksanaannya. Namun setelah manfaatnya dirasakan, masyarakat biasanya dapat melihat nilai dari perubahan tersebut.

Selain itu, Andi Harun juga memaparkan pentingnya integritas dalam pemerintahan melalui pendekatan Public Value Leadership yang diperkenalkan Mark H. Moore. Dalam konsep tersebut, pemimpin tidak selalu memilih kebijakan yang paling disukai masyarakat saat ini, melainkan kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi publik dalam jangka panjang.

Prinsip tersebut, lanjutnya, diterapkan melalui reformasi birokrasi, penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN, penguatan pengawasan aset daerah, digitalisasi layanan publik, serta penegakan disiplin aparatur yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Yang kita bangun bukan loyalitas kepada individu pemimpin. Pemimpin bisa datang dan pergi. Yang harus dibangun adalah loyalitas kepada Samarinda dan visi pembangunan jangka panjang,” tegasnya.

Ia menambahkan, demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai sikap yang selalu mengakomodasi semua keinginan. Seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan ketika data, fakta, dan kepentingan publik menunjukkan arah yang benar.

“Orang tegas belum tentu tidak demokratis. Ketika fakta dan data berbicara, dia bisa menerima. Tetapi kalau berkompromi di atas kesalahan, itu bukan demokrasi yang sehat,” pungkasnya.

Sementara itu, Renalt mengaku tertarik mengangkat tema tersebut karena melihat masih minimnya penelitian akademik yang secara khusus mengkaji kepemimpinan Andi Harun dari perspektif ilmu pemerintahan. Selain itu, berbagai perubahan yang terjadi di Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi fenomena menarik untuk diteliti secara ilmiah.

“Secara karya ilmiah yang saya tahu belum banyak yang menulis tentang beliau secara pribadi. Selain itu, saya sebagai masyarakat juga merasakan langsung dampak pembangunan selama beliau memimpin Kota Samarinda,” ujarnya.

Melalui penelitian tersebut, Renalt berharap dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana gaya dan model kepemimpinan kepala daerah dapat memengaruhi efektivitas pembangunan, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan daerah.(DON/KMF-SMR || FOTO: CHAIDIR DOKPIM)