Tunnel Sultan Alimuddin–Kakap Segera Resmi Milik Pemkot Samarinda
Tunnel Sultan Alimuddin–Kakap Segera Resmi Milik Pemkot Samarinda
SAMARINDA.KOMINFONEWS-Infrastruktur bawah tanah kebanggaan Kota Samarinda tak lama lagi resmi berpindah tangan. Menjelang serah terima aset kelistrikan Tunnel Sultan Alimuddin–Kakap dari PT PP (Persero) Tbk., Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat memetakan siapa bertanggung jawab, agar tak ada celah yang luput di kemudian hari.
Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanty, digelar Kamis (11/6/2026) sebagai tindak lanjut rencana penyerahan sumber listrik dan utilitas tunnel. Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Sekretariat Daerah Marnabas Patiroy, Plt. Kepala Dinas PUPR Hendra, perwakilan Dinas Perhubungan, BPKAD, PT PP (Persero) Tbk., serta sejumlah OPD terkait.
Dalam sesi paparan, PT PP membeberkan daftar fasilitas mekanikal elektrikal (ME) yang akan diserahterimakan mulai dari sistem penerangan dalam dan luar tunnel, panel kelistrikan, ventilasi jet fan, CCTV, hingga berbagai perangkat pendukung operasional lainnya.
Namun Pemkot Samarinda menegaskan, substansi serah terima ini jauh lebih besar dari sekadar perpindahan aset di atas kertas. Yang dipertaruhkan adalah kesiapan pemerintah daerah menanggung biaya operasional, pemeliharaan, dan menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur tersebut secara nyata di lapangan.
Sekda Neneng menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus berangkat dari pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Rapat ini untuk mensinkronkan pekerjaan mana yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, mana PUPR, dan perangkat mana saja yang terlibat perlu dipastikan sejak awal agar tidak menimbulkan kendala dalam operasional terowongan ke depan,” tegasnya.
Neneng juga meminta agar perhitungan kebutuhan daya dan biaya listrik disusun secara rinci sebagai dasar penganggaran, sehingga tidak ada kejutan anggaran ketika tunnel mulai beroperasi penuh.
Senada dengan itu, Asisten I Marnabas Patiroy mengingatkan bahwa kesiapan operasional harus berjalan seiring dengan kesiapan pemeliharaan. Ia menekankan pentingnya pendataan spesifikasi seluruh peralatan yang akan diserahterimakan, agar proses perawatan dan penggantian komponen di kemudian hari tidak menemui jalan buntu.
“Jangan sampai setelah kontrak berakhir dan aset diserahkan, kita kesulitan melakukan perawatan. Semua spesifikasi harus diketahui, sistem cadangan harus disiapkan lampu darurat, genset sebagai antisipasi gangguan kelistrikan agar operasional tetap berjalan maksimal,” ujar Marnabas.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Ayatullah Khumaini mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Dinas PUPR telah melakukan peninjauan lapangan antara Januari hingga Maret 2026 kemarin untuk menginventarisasi fasilitas yang akan diserahterimakan. Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran operasional penerangan tunnel masih memerlukan dukungan tambahan, termasuk untuk pemeliharaan dan sistem pendukung lainnya, yang direncanakan masuk melalui perubahan anggaran tahun 2026.
Menutup rapat, Sekda Neneng meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun kebutuhan operasional secara detail dan terukur.
“Kita harus memastikan perhitungan biaya operasional jelas dan terukur, sehingga seluruh kebutuhan dapat dipersiapkan sejak dini demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat siang tadi adalah bukti bahwa Pemkot tak ingin mewarisi aset tanpa mewarisi kesiapan. (VE/FER/KMF-SMR | BAY/DOKPIM)
