Samarinda Kejar Potensi Fiskal, Wali Kota Tekankan Kualitas Data

SAMARINDA.KOMINFONEWS-Kota Samarinda tengah menghadapi pergeseran besar dalam struktur ekonominya. Jika selama ini pertumbuhan daerah bertumpu pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kini investasi mulai mengambil alih peran sebagai motor utama penggerak ekonomi seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Pergeseran itu menjadi sorotan utama dalam rapat pembahasan Kajian Transfer ke Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balai Kota Samarinda, Kamis (25/6/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Dr H Andi Harun dan dihadiri Wakil Wali Kota H Saefuddin Zuhri, sejumlah kepala dinas, serta Tim Kajian TKD dari Universitas Mulawarman. Tim Universitas Mulawarman dalam paparannya menjelaskan bahwa penurunan TKD tidak hanya menekan kapasitas APBD, tetapi juga berdampak pada belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tim mendorong Pemkot memperkuat strategi fiskal berbasis data dengan model analisis yang mampu memetakan hubungan antara kapasitas fiskal, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Merespons hal itu, Wali Kota Andi Harun menegaskan seluruh perangkat daerah harus memahami perubahan ini dan segera menyesuaikan arah kebijakannya. “Kalau dulu pertumbuhan ekonomi kita bertumpu pada Transfer ke Daerah, sekarang terjadi transformasi. Investasi mulai menjadi penggerak utama. Artinya, kebijakan pemerintah juga harus ikut berubah agar mampu menciptakan iklim investasi yang semakin baik,” tegasnya. Andi Harun juga menyoroti lemahnya basis data sebagai penghambat utama optimalisasi potensi daerah. Salah satu yang dicontohkan adalah belum tersusunnya indeks pariwisata komponen penting yang seharusnya bisa memperkuat argumentasi kebutuhan fiskal Samarinda dalam formula transfer ke daerah. “Kalau data yang kita perlukan belum tersedia, peluang yang seharusnya bisa kita perjuangkan menjadi hilang. Data harus dirawat, diperbarui, dan terus disempurnakan,” ujarnya. Selain itu, ia mendorong pendataan objek pajak baru secara agresif. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu fokus pada objek pajak lama, sementara berbagai jenis usaha baru yang berkembang pesat seperti co-working space, cloud kitchen, apartemen sewa, videotron digital, stasiun pengisian kendaraan listrik, hingga usaha berbasis waralaba belum seluruhnya masuk dalam basis data perpajakan daerah. “Jangan hanya menjaga objek pajak yang sudah ada. Kita juga harus aktif menemukan objek pajak baru dan memperluas basis pajak sesuai perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya. Upaya itu, kata Wali Kota, tidak bisa dibebankan hanya kepada Badan Pendapatan Daerah. Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Wali Kota juga meminta pola pelayanan publik ikut bertransformasi mengikuti perubahan struktur ekonomi. Pemerintah harus semakin pro-investasi dengan layanan yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Yang tak kalah penting, Andi Harun meminta hasil kajian ini tidak berhenti sebagai dokumen akademik. Ia mendorong penyempurnaan model analisis dengan memasukkan indikator rasio ketergantungan terhadap transfer pusat, kemampuan belanja modal, hingga matriks risiko fiskal agar penyusunan APBD ke depan tidak lagi sekadar mengikuti tren historis. “Dinamika fiskal berubah sangat cepat. Kita membutuhkan model yang mampu memproyeksikan berbagai risiko sehingga keputusan yang diambil benar-benar berbasis data,” jelasnya. (YAS/FER/KMF-SMR|FOTO.JIR-DOKPIM) Tampilkan lebih sedikit