Dari Efisiensi ke Inovasi, Andi Harun Buktikan Kepemimpinan Adaptif

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun kembali menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan inovatif di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Di saat banyak daerah menghadapi keterbatasan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Andi Harun justru mampu menjaga ritme pembangunan tetap berjalan melalui strategi keuangan yang cerdas dan terukur. Atas capaian tersebut, ia masuk dalam nominasi kepala daerah penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam proses penilaian, Andi Harun memaparkan konsep Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing Tahun 2026 secara daring di hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Jumat (17/4/2026) malam. Dalam paparannya, Andi Harun secara lugas menjelaskan berbagai inovasi pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, efisiensi tidak dimaknai sebagai penghentian belanja, melainkan penguatan fokus pada sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Efisiensi bukan berarti berhenti belanja, tetapi memastikan belanja tepat sasaran,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan APBD sebagai trigger pertumbuhan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan komposisi 60 persen untuk infrastruktur dasar dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) yang terus tumbuh secara signifikan. Selain itu, Andi Harun memperkenalkan inovasi retribusi daerah, termasuk rencana penerapan sistem parkir berlangganan untuk meningkatkan kenyamanan publik sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya lain juga dilakukan melalui penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan aset daerah secara tertib administrasi, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah. Tidak hanya berfokus pada kebijakan, Andi Harun juga membangun kesadaran publik bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Ia secara aktif mengedukasi masyarakat agar memahami pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan, bukan sekadar beban. Pendekatan komprehensif tersebut membuahkan hasil. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Semuanya kami arahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (HER/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)