Buka Rakor Pendidikan 2026, Wawali Saefuddin Zuhri Tekankan Enam Isu Strategis Pendidikan

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, membuka Rapat Koordinasi Pendidikan Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda di Ballroom Arutala Bapperida Kota Samarinda, Kamis (9/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan, meningkatkan integritas, serta memajukan kebudayaan melalui sinergi lintas sektor. Rakor dihadiri Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sekretaris Daerah, Asisten III, jajaran kepala perangkat daerah, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), para camat se-Kota Samarinda, serta berbagai organisasi dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Saat membuka kegiatan, Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas di seluruh jenjang pendidikan. Ia menekankan enam isu strategis yang menjadi fokus pembangunan pendidikan di Samarinda, yakni peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dasar, penguatan kompetensi tenaga pendidik, optimalisasi digitalisasi sistem pendidikan, penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, pelestarian warisan budaya daerah, serta penguatan kemitraan dan sinergi lintas sektor. "Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak di Kota Samarinda yang tertinggal. Pendidikan harus inklusif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman," tegasnya. Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 13 Juli 2026, Saefuddin juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar menerapkan konsep MPLS Ramah yang berlandaskan tiga prinsip, yakni ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Ia meminta setiap sekolah melibatkan orang tua dalam sosialisasi, melaksanakan asesmen awal bagi peserta didik, serta menciptakan suasana pengenalan sekolah yang edukatif, aman, dan menyenangkan. Pengawas sekolah juga diminta aktif memantau efektivitas pelaksanaan MPLS di lapangan. Selain itu, Wawali menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang sehat, profesional, kolaboratif, dan inklusif, baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan kerja para pendidik. Dalam kesempatan tersebut, Saefuddin turut mengajak seluruh sekolah menggalakkan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (Gamas). Menurutnya, keterlibatan ayah dalam mengantar anak ke sekolah bukan sekadar aktivitas rutin, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ikatan emosional, rasa aman, dan kepercayaan diri anak. Ia berharap Rapat Koordinasi Pendidikan Tahun 2026 menghasilkan rekomendasi serta langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Samarinda. "Jangan berhenti pada perencanaan, tetapi pastikan setiap program benar-benar terlaksana dengan disiplin dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Samarinda," tegasnya. Sementara itu, Plt. Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Dr. H. Ibnu Araby, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor Pendidikan Tahun 2026 diselenggarakan sebagai wadah strategis dengan empat tujuan utama, yaitu: Pertama, sinkronisasi kebijakan, yakni menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, evaluasi kinerja, yaitu mengidentifikasi hambatan dan mengevaluasi capaian program pendidikan yang telah dilaksanakan pada periode berjalan. Ketiga, koordinasi lintas sektoral, yakni membangun kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah kecamatan, serta unit kerja terkait guna mendukung operasional satuan pendidikan. Keempat, peningkatan mutu, yaitu mengoptimalkan peran pengawas, penilik, dan kepala sekolah dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Ibnu Araby juga mengungkapkan bahwa rakor kali ini menghadirkan tujuh narasumber yang berasal dari Inspektorat, Bapperida, BPKAD, BKPSDM, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Komisi IV DPRD Kota Samarinda, serta TWAP. Menurutnya, setelah terselenggaranya rakor ini diharapkan terwujud peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang efektif antarinstansi pendidikan; tersusunnya rencana aksi tindak lanjut yang terukur untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan; serta meningkatnya komitmen seluruh peserta dalam mengawal kebijakan pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. "Serta terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif di wilayah Kota Samarinda berkat dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk kecamatan dan instansi terkait lainnya," pungkas Ibnu Araby. (ASYA/KMF-SMR/FOTO:BHAYU-DOKPIM) Tampilkan lebih sedikit