Pemkot Samarinda Ikuti Rapat Koordinasi Inflasi, Fokus Tekan Harga dan Wujudkan Program Prioritas Nasional

SAMARINDA.KOMINFONEWS — Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Perekonomian mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (29/7). Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk perwakilan dari Kota Samarinda yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat BPKAD lantai 4.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menyampaikan kondisi inflasi nasional per Juni 2025 yang berada pada angka rata-rata 1,87%, dengan proyeksi kenaikan indeks harga pada Agustus mendatang. DKI Jakarta diprediksi menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi, disusul Kalimantan Timur. Oleh karena itu, seluruh daerah diminta segera melakukan langkah konkret dan efisien dalam menahan laju inflasi.

“Rapat ini tidak boleh menjadi rutinitas tanpa hasil. Kita harus fokus pada solusi, bukan hanya membaca data lama. Ukuran keberhasilan kita adalah penurunan harga nyata di lapangan,” tegas Sekjen.

Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah dari akar permasalahan. Salah satu contoh yang diangkat adalah tingginya harga cabai akibat tidak adanya produksi lokal. Selain itu, ia menyoroti persoalan minyak goreng yang belum terselesaikan sebagai bukti perlunya percepatan koordinasi lintas instansi.

Usai mengikuti rapat nasional, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Yuyum Puspaningrum, memimpin rapat internal bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, antara lain Kapolres, Dandim 0901, Kejaksaan, serta kepala dinas dan instansi teknis lainnya seperti BPS, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, hingga Bulog.

Dalam arahannya, Yuyum menyampaikan bahwa pemerintah daerah memikul tanggung jawab ganda, yakni menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 8,66%, melampaui target Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,6% untuk tahun 2025. Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

“Kita harus mengevaluasi apakah target pertumbuhan dan inflasi bisa kita jaga hingga semester dua. Peran setiap perangkat daerah sangat menentukan,” ujar Yuyum.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas sejumlah program prioritas nasional, antara lain:

Program 3 Juta Rumah: Kota Samarinda termasuk dalam 10 daerah prioritas dengan alokasi 673 unit melalui APBD. Diperlukan evaluasi atas perkembangan realisasi dan regulasinya.

Sekolah Rakyat dan Program Makan Gratis: Dinsos dan instansi terkait diminta menyampaikan pembaruan data penerima manfaat serta lokasi pelaksanaan program di Samarinda.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Distribusi beras dua bulan terakhir perlu dilaporkan, termasuk klarifikasi pengurangan jumlah penerima dari 27.000 menjadi 19.002 orang.

Penyaluran SPHP: Dinas Ketahanan Pangan diminta melaporkan stok dan titik distribusi. Target pemerataan hingga 58 kelurahan belum tercapai.

Minyak Goreng “Minyak Kita”: Harga di Samarinda masih tinggi, berkisar Rp18.000–19.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional. Pemkot mempertimbangkan penunjukan distributor lokal yang lebih optimal.

Yuyum juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemkot Samarinda dengan Bulog, Kodim, Polresta, dan Kejaksaan dalam mendukung distribusi pangan dan pengendalian inflasi.

Rapat ini kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor serta kecepatan respons di lapangan. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen tidak hanya hadir dalam forum koordinasi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi tekanan inflasi dan dinamika ekonomi.

“Ini bukan sekadar agenda mingguan, ini adalah komitmen kita bersama untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Yuyum. (RIZ/KMF-SMR)