TPID Samarinda Perkuat Pengendalian Inflasi, Siapkan Operasi Pasar Murah Jelang Nataru
SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda menggelar rapat koordinasi internal terbatas terkait pengendalian inflasi sekaligus persiapan Operasi Pasar Murah (OPM), Senin (22/12/2025).
Rapat koordinasi lintas perangkat daerah tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, komplek PKK Samarinda, Jalan S. Parman, dan dipimpin langsung Kepala Bagian Perekonomian Setkot Samarinda, Nadya Turisna. Kegiatan ini dilaksanakan usai TPID Kota Samarinda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., bersama pejabat tinggi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Pembahasan rapat difokuskan pada kesiapsiagaan daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025/2026, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI, sejumlah daerah di Indonesia tercatat mengalami kenaikan inflasi cukup signifikan, di antaranya Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kota Kediri.
Kondisi tersebut turut memengaruhi Indeks Perkiraan Harga (IPH) pada Minggu III Desember 2025, di mana secara nasional mayoritas daerah mengalami kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit.
Sementara itu, berdasarkan laporan perkembangan harga dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda, sejumlah komoditas strategis mengalami fluktuasi harga. Di antaranya, bawang merah dan cabai rawit tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Harga bawang merah pada Minggu I Desember berada di kisaran Rp51.000 per kilogram, meningkat pada Minggu II menjadi Rp54.300 per kilogram, dan sedikit menurun pada Minggu III menjadi Rp53.600 per kilogram.
Adapun harga cabai rawit merah pada Minggu III mencapai Rp63.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan tongkol terpantau menurun hingga Rp25.000 per kilogram, sedangkan beras SPHP masih berada pada kondisi relatif stabil.
Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memantau dan memperbarui data perkembangan harga secara berkala dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, serta memastikan tidak terjadi penahanan barang yang berpotensi memicu lonjakan harga.
Menurutnya, curah hujan tinggi yang memengaruhi hasil panen, perayaan Natal dan Tahun Baru, serta menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi faktor yang harus diantisipasi secara matang.
Selain itu, dalam rapat koordinasi nasional tersebut juga dibahas percepatan pelaporan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi perhatian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Pengendalian inflasi membutuhkan keseriusan ekstra, fokus, dan berbasis data, terutama dalam menghadapi curah hujan tinggi, perayaan Natal dan Tahun Baru, serta menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Tomsi Tohir dalam arahannya menutup rakor nasional.
Sementara itu, berdasarkan data Kemendagri, dari 150 pemerintah daerah yang dipantau, perkembangan inflasi tahunan (year-on-year) Kota Samarinda per November 2025 tercatat sebesar 2,10 persen.
Menindaklanjuti dinamika harga tersebut, TPID Kota Samarinda lintas perangkat daerah meningkatkan langkah antisipasi dengan mengintensifkan pemantauan harga dan ketersediaan stok di lapangan, serta melaksanakan sidak harga secara berkala.
Sebagai langkah konkret pengendalian harga, TPID Kota Samarinda bersama Dinas Perdagangan merencanakan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) pada 24 Desember 2025, dengan kemungkinan digelar di beberapa titik wilayah di Kota Samarinda.
Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi lonjakan harga, khususnya pada komoditas strategis seperti bawang merah dan cabai rawit merah, serta menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.(VE/DON/KMF-SMR)
