Bersama Tim Keuangan Daerah Unmul, Andi Harun Dorong Dashboard Fiskal Terintegrasi Perkuat Keuangan Daerah
Bersama Tim Keuangan Daerah Unmul, Andi Harun Dorong Dashboard Fiskal Terintegrasi Perkuat Keuangan Daerah
SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong pengembangan dashboard fiskal terintegrasi sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Gagasan tersebut mengemuka saat Pemerintah Kota Samarinda menerima paparan dan berdiskusi bersama Tim Keuangan Daerah Universitas Mulawarman (Unmul) terkait kondisi fiskal daerah, dampak perubahan skema Transfer ke Daerah (TKD), serta strategi penguatan kapasitas fiskal Kota Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balaikota Samarinda, Selasa (2/6/2026).
Presentasi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, Asisten II yang juga Plt Kepala Bapperida Marnabas, Kepala BPKAD Ananta Fathurrozi, Kepala Bapenda Cahya Ernawan, Kepala DPMPTSP Desy Damayanti, Plt Kepala PUPR Hendra Kusuma, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Eko Suprayetno, serta Kabag Kerja Sama Idfi Septiani.
Dalam pemaparannya, Tim Keuangan Daerah Unmul menjelaskan bahwa kondisi fiskal yang dihadapi Kota Samarinda saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, nasional, hingga regional yang saling berkaitan. Tim juga memaparkan simulasi formulasi fiskal daerah berdasarkan kebutuhan fiskal, potensi pendapatan daerah, serta faktor penyesuaian dalam skema transfer pemerintah pusat ke daerah.
Dari simulasi tersebut, kebutuhan fiskal Kota Samarinda diperkirakan mencapai sekitar Rp3,8 triliun. Setelah dikurangi potensi pendapatan daerah sebesar Rp2,3 triliun, celah fiskal atau estimasi ideal Dana Alokasi Umum (DAU) Samarinda berada di kisaran Rp1,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan angka yang saat ini diterima daerah.
Selain itu, tim juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarinstansi, mulai dari data kependudukan, kendaraan, hingga indikator pelayanan publik yang dinilai memengaruhi formulasi fiskal daerah. Tim turut mengusulkan penambahan variabel Indeks Risiko Bencana sebagai faktor penyesuaian tambahan dalam perhitungan fiskal daerah.
Pembahasan juga menyoroti berbagai tantangan fiskal daerah dalam menghadapi perubahan skema transfer pusat ke daerah pada 2026. Berdasarkan simulasi yang dipaparkan, perubahan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal dan ruang belanja Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Di sisi lain, Tim Keuangan Daerah Unmul turut menawarkan paradigma baru dalam pembangunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi, pemanfaatan data ekonomi kota, serta penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Menanggapi paparan tersebut, Kepala Bapenda Kota Samarinda Cahya Ernawan menyampaikan bahwa penguatan pendapatan daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pajak, melainkan harus dibangun melalui sistem dan ekosistem yang terintegrasi.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda saat ini tengah mengembangkan konsep Samarinda Smart Tax Ecosystem yang akan mengintegrasikan berbagai sektor pendapatan daerah dalam satu sistem terpadu.
“Ke depan, seluruh potensi pendapatan daerah diharapkan dapat terpantau dalam satu sistem, mulai dari PBB, BPHTB, restoran, hingga sektor lainnya. Jadi bukan lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan integrasi data antarinstansi yang hingga kini masih menjadi kendala di lapangan. Perbedaan sistem dan basis data antarlembaga disebut menjadi salah satu hambatan dalam membangun sinkronisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, Andi Harun menilai kajian yang dipaparkan Tim Keuangan Daerah Unmul menjadi bahan penting dalam memperkuat strategi fiskal daerah ke depan. Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda memerlukan instrumen yang mampu memantau kondisi fiskal daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan dashboard fiskal yang bisa memantau perkembangan DBH, DAU, DAK, PAD, hingga seluruh komponen fiskal daerah secara real time,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan, dashboard tersebut diharapkan mampu menjadi alat pengambilan keputusan yang efektif, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional dan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Selain itu, Andi Harun juga menekankan bahwa hasil kajian tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang realistis dan implementatif, terutama dalam penyusunan APBD dan kebijakan pembangunan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kajian ini bisa diterapkan secara nyata. Harus ada roadmap yang jelas, strategi implementasi yang terukur, dan belanja daerah yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Ia juga meminta agar narasi yang dibangun dalam penyampaian usulan kepada pemerintah pusat tetap mengedepankan pendekatan kolaboratif dan kemitraan kebijakan.
“Kami memandang hal ini sebagai ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi bersama pemerintah pusat, sehingga formula yang diterapkan nantinya dapat semakin selaras dengan kondisi riil dan kebutuhan Kota Samarinda,” ujarnya.
Andi Harun turut mengingatkan pentingnya memperkuat argumentasi daerah melalui pendekatan benchmarking dengan kota-kota besar lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga usulan reformulasi fiskal daerah dapat lebih mudah diterima pemerintah pusat. (YAS/DON/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)
