Jangan Terlena Jabatan, Wawali Samarinda Ingatkan Pejabat Tetap Jadi Pelayan Rakyat
Jangan Terlena Jabatan, Wawali Samarinda Ingatkan Pejabat Tetap Jadi Pelayan Rakyat
SAMARINDA.KOMINFONEWS – Jabatan bukanlah ruang untuk menikmati kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat. Pesan itu menjadi penekanan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat memberikan ceramah pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 di Auditorium Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda, Senin (13/7/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila Melalui Integritas dan Pelayanan Publik Berdampak” tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai daerah. Terdiri Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, serta tiga peserta dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Turut hadir mendampingi Wawali Samarinda, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Mochammad Arif Surochman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Yuyum Puspitaningrum, Kepala Badan Pendapatan Daerah Cahya Ernawan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yosua Laden, serta Kepala BKPSDM Fiona Citrayani.
Di hadapan para pejabat administrator, Saefuddin mengingatkan bahwa posisi sebagai pejabat publik tidak boleh membuat seseorang lupa terhadap tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan senang-senang kalau jadi pejabat. Ketika mendapat jabatan, jangan hanya merasa bangga dan menikmati kedudukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Karena itu, setiap pejabat harus menjaga integritas serta menghindari sikap arogan maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Ia mencontohkan berbagai kasus yang sempat menjadi sorotan publik akibat perilaku pejabat yang bersikap semena-mena terhadap masyarakat. Sikap seperti itu dinilai bertentangan dengan esensi pelayanan publik dan nilai dasar aparatur sipil negara.
“Kita ini disumpah saat menerima amanah jabatan. Jangan menunda pelayanan, jangan mempersulit masyarakat, dan jangan merasa lebih tinggi dari orang yang datang meminta pelayanan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Saefuddin juga menegaskan bahwa wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada tataran teori dan hafalan semata. Seorang pemimpin, katanya, harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
“Wawasan kebangsaan bukan hafalan, tetapi cara berpikir seorang pemimpin,” katanya.
Ia menjelaskan, pemimpin tidak cukup hanya memahami Pancasila sebagai rangkaian sila yang dihafal sejak sekolah. Lebih dari itu, Pancasila harus menjadi kompas moral dan pedoman berpikir dalam menjalankan pemerintahan serta melayani masyarakat.
“Pancasila bukan simbol, tetapi operating system bangsa. Ketika nilai-nilai Pancasila menjadi sistem dalam diri seorang pemimpin, maka setiap keputusan yang diambil akan mengarah pada kepentingan rakyat dan tujuan berbangsa yang benar,” ungkapnya.
Menurut Saefuddin, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus melahirkan integritas moral dan spiritual, sementara sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Jangan sampai ada perlakuan istimewa hanya karena kesamaan suku, agama, kedekatan pribadi, maupun faktor lainnya.
“Tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila dalam birokrasi,” tegasnya.
Saefuddin kemudian mengajak peserta merenungkan satu pertanyaan mendasar yang harus selalu menjadi pegangan setiap administrator ketika menjalankan tugas pemerintahan.
“Ketika Anda mengambil satu keputusan, siapa sebenarnya yang sedang Anda layani?” tanyanya kepada peserta.
Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut harus selalu mengarah kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai perubahan global, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), disrupsi dunia kerja, krisis global, hingga ancaman korupsi menjadi ujian yang harus dihadapi para pemimpin masa depan.
Karena itu, para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator diharapkan tidak hanya mampu mengelola program dan organisasi, tetapi juga mampu membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, berpikir strategis, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar,” pungkasnya. (DON/KMF-SMR || FOTO: MUHAJIR DOKPIM)
