Jaga TPP dan Fiskal Daerah, Andi Harun Dorong Efisiensi Belanja
Jaga TPP dan Fiskal Daerah, Andi Harun Dorong Efisiensi Belanja
SAMARINDA, KOMINFONEWS – Menjaga kesehatan fiskal daerah dan keberlanjutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi perhatian serius Wali Kota Samarinda Andi Harun. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah lebih disiplin dalam mengelola anggaran melalui efisiensi belanja dan penyusunan APBD yang berbasis kebutuhan riil serta data yang akurat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Triwulan II di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Kamis (11/6/2026).
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, S.T., M.Si., Plt Asisten I Eko Suprayetno, S.Sos., Asisten II Marnabas, S.Sos., M.Si., Asisten III Dr. H. Ali Fitri Noor, M.M., Kepala BPKAD H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si., Kepala Bapenda Cahya Ernawan, Ak., M.Si., Kepala BKPSDM Fiona Cytra Yani, S.STP., M.M., Kepala Dinas Kesehatan dr. Ismid Kusasih, Kepala Dinas Sosial Mochammad Arif Surochman, S.STP., M.H., Plt Inspektur Firdaus Akbar, S.T., M.Si., Plt Kepala Dinas PUPR Hendra Kusuma, S.T., serta Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ibnu Araby, M.M.Pd.
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi nasional yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat lagi menyusun anggaran hanya berdasarkan pola atau kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, melainkan harus berlandaskan kebutuhan riil, data aktual, dan kemampuan keuangan daerah.
“Penyusunan APBD ke depan harus benar-benar realistis. Setiap usulan belanja harus dapat dijelaskan kebutuhan dan manfaatnya. Jangan lagi menggunakan pendekatan perkiraan tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Andi Harun menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perlunya kewaspadaan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal. Fluktuasi harga minyak dunia, tekanan nilai tukar rupiah, potensi perlambatan ekonomi, hingga kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan sejak dini.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja masing-masing. Setiap pengajuan anggaran harus dilengkapi data pendukung yang akurat sehingga pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan operasional daerah.
“Kalau belanja listrik, tunjukkan data tagihan riilnya. Kalau belanja operasional, tunjukkan kebutuhan nyatanya. Kita ingin APBD disusun berdasarkan fakta, bukan asumsi,” ujarnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan TPP yang selama ini menjadi salah satu instrumen peningkatan kinerja aparatur. Namun, menurutnya, upaya mempertahankan TPP harus dibarengi dengan efisiensi pada berbagai komponen belanja operasional yang tidak prioritas.
“Kalau kita ingin TPP tetap terjaga, maka kita harus berani berhemat. Bukan memotong pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.
Selain itu, Andi Harun meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan dampak sosial akibat perlambatan ekonomi. Salah satu langkah yang perlu dipersiapkan adalah memperkuat alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen penanganan keadaan darurat, bantuan sosial, maupun kebutuhan mendesak lainnya.
Menurutnya, ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Karena itu, pemerintah harus memastikan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan respons cepat apabila diperlukan.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Karena itu, kita harus menyiapkan bantalan sosial dan ruang fiskal yang memadai,” ungkapnya.
Pada sektor pelayanan dasar, Andi Harun menegaskan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta perangkat daerah terkait memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas layanan yang langsung dirasakan masyarakat, sembari memastikan seluruh program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan.
Di akhir arahannya, ia meminta seluruh perangkat daerah mulai menyusun berbagai skenario fiskal untuk tahun 2027, termasuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan, belanja, serta kewajiban daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar Pemerintah Kota Samarinda tetap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Melalui evaluasi triwulan kedua ini, Pemkot Samarinda berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih terukur, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi yang terus berkembang, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. (YAS/DON/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)
