Cucun Ahmad Syamsurijal

Artikel atau bagian artikel ini kemungkinan telah disalin dan disisipkan bulat-bulat dari https://news.detik.com/berita/d-8215171/wakil-ketua-dpr-cucun-jelaskan-viral-pernyataannya-soal-ahli-gizi-mbg/amp, dan mungkin melanggar kebijakan hak cipta Wikipedia. Silakan perbaiki artikel ini dengan menghapus konten berhak cipta tidak bebas dan menggantinya dengan konten bebas dengan benar, atau tandai konten untuk dihapus. (periksa) (November 2025)

Cucun Ahmad Syamsurijal
Potret resmi, 2024
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Petahana
Mulai menjabat 1 Oktober 2024 Menjabat bersama Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati
Ketua	Puan Maharani
Pendahulu Muhaimin Iskandar Pengganti Petahana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Petahana
Mulai menjabat 1 Oktober 2014
Vote count	267.788 suara (2024)
Grup parlemen	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Daerah pemilihan	Jawa Barat II
Informasi pribadi
Lahir	8 November 1972 (umur 53) Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Partai politik	PKB
Suami/istri	Eneng Sumiati
Anak	4
Almamater	Institut Agama Islam Cipasung Universitas Padjadjaran
Pekerjaan	Politikus
Sunting kotak info • L • B

Cucun Ahmad Syamsurijal (lahir 8 November 1972) adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2024-2029. Ia merupakan politikus yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di parlemen. Cucun sendiri telah menjabat sebagai anggota DPR selama tiga periode berturut-turut, yakni periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024-2029. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Cucun lahir di Bandung pada tanggal 8 November 1972. Setelah lulus SMP, ia kemudian tinggal di pondok pesantren milik Ilyas Ruhiat, orang yang berperan dalam pendirian PKB.^[1] Pada tahun 1991, ia kemudian menempuh pendidikan peradilan agama di Institut Agama Islam Cipasung dan lulus pada tahun 1996. Setelah lulus, ia berperan sebagai komanditer dalam sebuah persekutuan komanditer.^[2]

Pada tahun 2016, ia kembali melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Padjadjaran di jurusan Administrasi Publik dan mendapat gelar magister. Di universitas yang sama, ia melanjutkan pendidikan S-3 di jurusan yang sama dan meraih gelar doktor dengan predikat cum laude pada tahun 2022.^[1]

Setidaknya sejak tahun 1998, Cucun telah bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan berperan sebagai ketua Majelis Wakil Cabang untuk wilayah Solokanjeruk. Ia juga pada akhirnya bergabung dengan PKB, yang merupakan kendaraan politik bagi NU, dan menjabat sebagai wakil bendahara untuk Dewan Perwakilan Wilayah di Jawa Barat pada tahun 2005. Pada tahun 2010, ia diangkat menjadi ketua Dewan Pengurus Cabang PKB di Kabupaten Bandung.^[2]

Pada tahun 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR dalam pemilu legislatif mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II. Ia kemudian diangkat sebagai sekretaris fraksi PKB hingga tahun 2017.^[2] Ia juga berperan sebagai anggota di Komisi IV, sebelum pada akhirnya pindah ke Komisi V. Pada tahun 2018, ia diangkat menjadi penindak lanjut tugas ketua fraksi PKB hingga pemilihan umum di tahun 2019.^[3]

Dalam pembahasan mengenai hak angket DPR atas Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan investigasi kasus korupsi e-KTP, Cucun bersama dengan anggota fraksi PKB dan Gerindra memilih untuk walkout sebagai bentuk protes atas tidak didengarnya interupsi oleh pimpinan sidang yang menolak putusan disetujuinya hak angket tersebut.^[4][5]

Pada pemilu legislatif 2019, Cucun terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2019–2024 setelah mendapatkan 108.452 suara.^[6] Pada periode tersebut, ia ditugaskan menjadi anggota Komisi III dan ketua Fraksi PKB.^[7]

Cucun kembali terpilih dalam pemilu legislatif 2024 setelah mendulang 267.788 suara, menjadikannya sebagai anggota DPR yang meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya.^[1] Ia juga terpilih sebagai salah satu pimpinan DPR mewakili PKB bersama dengan Puan Maharani sebagai ketua DPR, Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, dan Saan Mustopa.^[8]

Cucun kembali mendapat perhatian publik setelah ia secara terbuka meninggalkan pelantikan rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Menurutnya, kekecewaannya atas pelantikan yang menggunakan bahasa asing alih-alih bahasa Indonesia merupakan alasannya untuk memilih meninggalkan acara tersebut.^[9]

Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai ahli gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Cucun memberikan penjelasan atas ucapan yang dilontarkan dalam sebuah forum. "Di forum berkembang ada usulan. Yang mengusulkan justru ahli gizi sendiri. Mereka tidak mau ada embel-embel kalau nanti mau mengubah istilah. Tapi kan itu tidak mungkin, sudah ada di perpres," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Adapun pernyataan Cucun disampaikan di sebuah forum bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Cucun, usulan dalam forum tersebut berangkat dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dan BGN yang memunculkan usulan agar BGN mencari profesi lain yang terkait program MBG karena kelangkaan ahli gizi. "Awalnya kita itu dari RDP Komisi IX yang mengambil keputusan untuk mencari solusi kelangkaan terkait ahli gizi, akuntan," ucap Cucun.

Cucun menyebutkan dia merespons usulan 'jangan ada embel-embel ahli gizi' di forum tersebut. Cucun menegaskan, jika isitilahnya diubah, akan ada profesi lain yang menggantikan ahli gizi dalam program MBG.

"'Jangan ada embel-embel lagi ahli gizi'. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis. Nanti yang masuk bukan ahli gizi. Itu penjelasan saya," kata dia.

Cucun menyatakan telah menyampaikan permintaan maaf di media sosialnya atas dinamika yang terjadi di forum itu. Hari ini, dia juga bertemu dengan persatuan ahli gizi dan BGN.

"(Sampaikan permintaan maaf) Saya sudah sampaikan di media sosial saya. Bahkan semalam kita diskusi sama Ketua Persagi. Pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal pertemuan sudah kita sampaikan," sebutnya. Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas, terutama dari kalangan tenaga kesehatan dan akademisi yang menilai pemantauan gizi merupakan pekerjaan berbasis kompetensi khusus.^[10]