Hardi (politikus)

Hardi
Hardi, ca1955
Wakil Perdana Menteri Indonesia
Masa jabatan 9 April 1957 – 10 Juli 1959 Menjabat bersama Idham Chalid dan Johannes Leimena
Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja
Pendahulu Mohamad Roem Idham Chalid Pengganti Johannes Leimena
Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Penjabat
Masa jabatan 15 September 1969 – 12 April 1970
Pendahulu Osa Maliki Pengganti Hadisoebeno Sosrowerdojo
Duta Besar Indonesia untuk Vietnam
Masa jabatan 1976–1979
Pendahulu Usep Ranawidjaja Pengganti Sudarsono
Jabatan Dewan Anggota Dewan Pertimbangan Agung Masa jabatan 1968–1976 Presiden Suharto Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa jabatan 24 Maret 1956 – 2 Mei 1958 Pengganti Husein Kartasasmita Daerah pemilihan Jakarta Masa jabatan 7 Juli 1966 – 8 Mei 1968 Pendahulu Sukri Hadikusumo Pengganti I.G.G. Raka Wiratma Daerah pemilihan PNI Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa jabatan 1968–1970 Presiden Suharto
Informasi pribadi
Lahir	(1918-05-23)23 Mei 1918 Winong, Pati, Hindia Belanda
Meninggal	23 April 1998(1998-04-23) (umur 79) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Partai Nasional Indonesia Partai Demokrasi Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Hardi (23 Mei 1918 – 23 April 1998) merupakan seorang politikus dari Partai Nasional Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam antara tahun 1976 dan 1979.

Hardi dilahirkan di Winong, Pati pada tanggal 23 Mei 1918. Semasa mudanya, ia pernah menjadi anggota organisasi pergerakan Indonesia Moeda di Semarang.

Pada tahun 1938 sampai 1942, Hardi sempat berkuliah di Rechtshoogeschool (RHS) di Batavia, namun studinya terhenti karena pemerintah pendudukan Jepang menutup paksa RHS pada tahun 1942. Ia belakangan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dari Universitas Gadjah Mada. Hardi juga sempat belajar di Ruskin College, Universitas Oxford, Inggris, antara tahun 1950 dan 1951 dengan beasiswa pemerintah Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, Hardi bekerja sebagai PNS di Pati selama zaman pendudukan Jepang.^[1][2] Ia juga pernah bekerja di Kantor Pusat Statistik pada tahun 1943 sampai 1945 di Jakarta.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hardi melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri di sekitar Jawa Tengah dan DIY. Awalnya ia bekerja di departemen ekonomi, sebelum belakangan pindah ke departemen dalam negeri. Pada tahun 1953, Hardi mengundurkan diri sebagai pegawai negeri dan bekerja di perusahaan asuransi swasta.

Pada tahun 1946, Hardi bergabung ke Partai Nasional Indonesia (PNI), dan ia menjadi anggota DPRD Jakarta antara tahun 1953 dan 1954. Hardi turut serta sebagai caleg (DPR dan Konstituante) dalam Pemilihan Umum Indonesia 1955 dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Jakarta.^[1][2]

Seusai terpilih menjadi anggota DPR, Hardi dianggap sebagai seseorang yang sedang naik daun dalam politik dan ia menjadi ketua fraksi PNI di DPR.^[2][3] Ia bahkan ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I dalam Kabinet Djuanda, dengan pelantikan tanggal 9 April 1957.^[4] Setelah menjadi Waperdam, Hardi mengundurkan diri dari DPR pada tanggal 1 September 1959.

Sebagai Waperdam, Hardi ditunjuk untuk memimpin tim perundingan ("Misi Hardi") ke Aceh yang pada saat itu sedang diresahi kelompok DI/TII. Hasil dari misi ini merupakan diputuskannya Aceh sebagai daerah khusus oleh pemerintah pusat pada bulan Mei 1959.^[5] Hardi juga ditugaskan untuk melaksanakan normalisasi pemerintahan daerah di Sumatera Barat dan Sulawesi pasca-peristiwa PRRI/Permesta. Hardi mundur sebagai anggota DPR pada tahun 1968.^[6]

Menjelang Gerakan 30 September, Hardi masuk ke dalam kubu PNI sayap kanan pimpinan Osa Maliki yang menentang Nasakom dan naiknya pengaruh PKI di dalam organisasi PNI. Dalam otobiografinya Api Nasionalisme, Hardi mengaku bahwa ia pernah berusaha mengingatkan Sukarno pada bulan Mei 1965 tentang kemungkinan adanya kudeta yang dilakukan PKI, namun menurut pengakuannya peringatan itu tidak dihiraukan oleh Sukarno.

Sebagai puncak dari konflik internal PNI, Hardi dipecat oleh DPP PNI pimpinan Ali Sastroamidjojo dan Surachman pada tanggal 4 Agustus 1965, bersama Osa Maliki, Usep Ranawidjaja, Sabilal Rasjad, dan lain-lain.

Setelah peristiwa G30S, kubu PNI yang dipecat oleh pimpinan DPP membentuk struktur organisasi sendiri, yang dinamakan "PNI Osa-Usep". Dalam PNI Osa-Usep, Hardi duduk sebagai Ketua I DPP. Sebagai Ketua I DPP, Hardi berusaha untuk menahan gelombang penyerangan yang dilancarkan terhadap organisasi dan kader PNI di berbagai wilayah, khususnya di Jawa, Bali, dan Sumatera.

Pada bulan April 1966, Hardi ikut serta dalam Kongres PNI di Bandung yang, dengan bantuan tentara, menggeser kubu PNI Ali-Sartono (Sartono menggantikan Surachman yang telah terbunuh dalam pembantaian massal pada tahun 1965). Dalam kongres tersebut, Hardi duduk sebagai Ketua I DPP PNI. Sebagai Ketua I PNI dalam periode 1966-1969, Hardi ikut serta dalam upaya PNI untuk menyelamatkan dirinya dalam proses transisi dari Orde Lama ke Orde Baru dengan memutus hubungan antara PNI dengan Presiden Sukarno.

Pada tanggal 7 Juli 1966, Hardi disumpah sebagai anggota DPR-GR menggantikan Sukri Hadikusumo yang dibebastugaskan karena memihak PNI kubu Ali-Surachman. Ia duduk dalam DPR-GR sampai mengundurkan diri tahun 1968.

Pada bulan September 1969, Hardi yang sedang menjabat sebagai Ketua I DPP PNI menduduki jabatan Penjabat Ketua Umum PNI menggantikan Ketua Umum PNI Osa Maliki yang meninggal dunia. Sebagai Penjabat Ketua Umum PNI, Hardi ikut serta dalam Kongres PNI di Semarang pada bulan April 1970, di mana ia mencalonkan diri sebagai ketua umum melawan Hadisoebeno Sosrowerdojo. Akibat intervensi Orde Baru lewat Ali Moertopo, pencalonan Hardi digagalkan.

Setelah mengundurkan diri dari DPR-GR pada tahun 1968, Hardi tetap bertahan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sampai tahun 1970 ketika ia mundur.^[7] Ia belakangan menjadi anggota PDI.^[2] Hardi juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1968 sampai 1976,^[8] sampai ia mundur karena jabatan barunya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vietnam mulai tahun 1976 sampai 1979.^[2][8][9]

Meskipun pada awal Orde Baru jabatan duta besar umumnya diisi perwira TNI, Suharto memutuskan untuk menempatkan Hardi sebagai duta besar dari kalangan sipil, karena kerumitan hubungan Indonesia dengan Vietnam.^{[10]: 334–335} Selama jabatan Hardi, hubungan tersebut diwarnai isu pengungsi dari Vietnam dan pendudukan Kamboja oleh Vietnam selama jabatan Hardi sebagai duta besar.^[11] Selain itu, pada tahun 1976, Hardi melakukan pendekatan diplomatis untuk mendesak Partai Komunis Vietnam agar tidak mengundang perwakilan Partai Komunis Indonesia yang ada di Beijing ke Kongres Partai 1976 di Hanoi. Pada saat itu, Vietnam berniat menjauhkan diri dari Republik Rakyat Tiongkok, sehingga mereka setuju untuk tidak mengundang perwakilan PKI untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia.^{[10]: 334–335}

Beliau wafat di R.S. Pertamina Jakarta pada tanggal 23 April 1998. Tak lama sebelumnya, istrinya Lasmidjah Hardi juga wafat pada tanggal 10 Maret 1998.^[2]

•  Indonesia :
  • Bintang Mahaputera Utama (8 Agustus 1973)^[12]
  • Bintang Gerilya

•  Yugoslavia :
  • 1st Rank of the Order of the Yugoslav Flag with Sash^[13]