Hubungan Sudan dengan Sudan Selatan

Hubungan Sudan dengan Sudan Selatan

Sudan	Sudan Selatan
Misi diplomatik
Kedutaan Besar Sudan Selatan, Khartoum	Kedutaan Besar Sudan, Juba

Hubungan Sudan dengan Sudan Selatan adalah hubungan bilateral antara Sudan dan Sudan Selatan, secara resmi dimulai pada 9 Juli 2011 setelah kemerdekaan Sudan Selatan. Sudan menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Sudan Selatan. Namun, hubungan antara Sudan Selatan dan Sudan tetap buruk, dengan kedua belah pihak mendukung kelompok pemberontak di wilayah masing-masing.

Sudan menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Sudan Selatan sebagai negara berdaulat dan menyatakan niatnya untuk membuka kedutaan besar di ibu kota Sudan Selatan, Juba. Pada kesempatan kemerdekaan Sudan Selatan, Presiden Sudan Omar al-Bashir berbicara kepada delegasi yang hadir dalam perayaan kemerdekaan, dengan mengatakan bahwa ia "mengucapkan selamat kepada saudara-saudari kita di Sudan Selatan atas deklarasi negara baru mereka dan pembentukan Negara Sudan Selatan di wilayah tercinta tanah air kita ini." Ia juga menambahkan bahwa hubungan antara keduanya dapat dan harus dipupuk:^[1]

Kemajuan yang telah kita raih selama tahun-tahun sebelumnya, yang dicapai melalui keyakinan bersama akan perdamaian dan rasa saling menghormati, serta pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Komprehensif, mengharuskan kita untuk melindunginya melalui hal-hal berikut:

Pertama, melalui perdamaian yang berkelanjutan;
Kedua, melalui pembentukan hubungan bertetangga yang positif dan terhormat;
Ketiga, melalui kepentingan bersama dengan saling bertukar manfaat ekonomi dan perdagangan;

Keempat, melalui pemeliharaan hubungan psikologis, emosional, dan sosial antara kedua bangsa.

Presiden Sudan Omar al-Bashir melakukan kunjungan pertamanya ke Sudan Selatan pada 12 April 2013 sejak kemerdekaannya.^[2]

Abyei dikelola oleh Sudan, namun juga diklaim oleh Sudan Selatan.^[3] Abyei seharusnya mengadakan referendum untuk menentukan negara mana yang akan menjadi bagiannya, tetapi ditunda sambil menunggu diskusi mengenai perselisihan.

Kafia Kingi adalah wilayah kedaulatan Sudan Selatan berdasarkan Perjanjian Perdamaian Komprehensif 2005 yang ditandatangani oleh kedua negara, PBB, dan Colin Powell yang mewakili Amerika Serikat, tetapi sejak saat itu sebagian besar telah dikuasai oleh pasukan Sudan. Perjanjian tahun 2005 yang mengikat tersebut menetapkan penggunaan batas wilayah pada 1 Januari 1956. Kafia Kingi baru diserahkan kepada Darfur di utara pada tahun 1960.

Kota Heglig, yang diakui secara internasional sebagai wilayah Sudan tetapi juga diklaim oleh Sudan Selatan.^[4]

Sudan Selatan menghentikan produksi minyak karena adanya keluhan bahwa Sudan "mencuri" minyaknya melalui pipa ke Port Sudan, satu-satunya tempat yang dapat diakses untuk menjual minyak Sudan Selatan di luar Sudan. Sudan menanggapi dengan mengatakan bahwa itu adalah "biaya" untuk menggunakan pipa milik Sudan. Beberapa truk minyak juga sempat ditahan oleh Sudan, tetapi kemudian dibebaskan dengan alasan bahwa itu adalah inisiatif iktikad baik untuk meredakan ketegangan.^[5]

Pada bulan September 2012, Sudan dan Sudan Selatan menyepakati perjanjian mengenai keamanan perbatasan dan produksi minyak untuk mengizinkan ekspor minyak dari Sudan Selatan melalui Sudan untuk terus berlanjut.^[6] Pada bulan Mei 2013, Presiden Sudan Omar al-Bashir kembali mengancam akan memblokir transit minyak melalui Sudan jika Sudan Selatan terus mendukung pemberontak di Kordofan Selatan dan Darfur.^[7]

• Hubungan luar negeri Sudan Selatan