Sistem verifikasi usia

Sistem verifikasi usia (bahasa Inggris: age verification systemcode: en is deprecated , age gatecode: en is deprecated ) adalah sistem teknis yang secara eksternal memverifikasi usia seseorang. Sistem ini terutama digunakan untuk membatasi akses ke konten yang diklasifikasikan, baik secara sukarela maupun oleh hukum setempat, sebagai tidak pantas bagi pengguna di bawah usia tertentu, seperti alkohol, tembakau, perjudian, permainan video dengan konten yang tidak pantas, pornografi, atau untuk tetap mematuhi undang-undang privasi internet yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari anak di bawah umur, seperti COPPA di Amerika Serikat.^[1] Sistem verifikasi usia telah dikritik karena risiko terhadap privasi dan keamanan komputer.^[2]

Verifikasi usia meningkat secara signifikan pada 2023–2024, dengan disahkannya Online Safety Act 2023 di Britania Raya, undang-undang di Prancis,^[3]undang-undang di delapan negara bagian Amerika Serikat termasuk Texas dan Utah,^[4] serta usulan di tingkat federal di Amerika Serikat, Kanada,^[5] Denmark,^[6] dan Uni Eropa.^[7]

Verifikasi usia daring berbeda dari pendaftaran identitas daring wajib yang digunakan di beberapa negara dengan teknooktoritarianisme.^[8]

Bentuk verifikasi usia yang paling dasar adalah mewajibkan seseorang memasukkan tanggal lahir mereka pada sebuah formulir. Namun, hal ini bergantung pada sistem kejujuran yang mengasumsikan kejujuran pengguna akhir. Seseorang tersebut, misalnya, dapat merupakan anak di bawah umur yang secara curang memasukkan tanggal yang sah dan memenuhi kriteria usia, alih-alih tanggal lahirnya sendiri. Oleh karena itu, sistem ini telah digambarkan sebagai tidak efektif.^[9][10]

Kendali orang tua memungkinkan orang tua untuk menerapkan filter internet untuk membatasi akses anak-anak mereka ke konten yang mereka anggap tidak pantas untuk usia mereka.^[11]

Sistem verifikasi usia yang mengharuskan orang memberikan informasi kartu kredit bergantung pada asumsi bahwa sebagian besar pemegang kartu kredit adalah orang dewasa, karena perusahaan kartu kredit di Amerika Serikat pada awalnya tidak menerbitkan kartu kepada anak di bawah umur.^[10] Selain itu, seorang anak di bawah umur masih dapat mencoba memperoleh informasi kartu kredit orang tuanya, atau membujuk maupun menipu pengguna agar mengungkapkan nomor kartu kredit mereka kepada seseorang untuk digunakan demi kepentingannya sendiri, sehingga menggagalkan tujuan yang dinyatakan dari sistem tersebut.^[12][13]

Pada tahun 2005, Salvatore LoCascio mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kartu kredit; salah satu skemanya melibatkan penggunaan sistem verifikasi usia berbasis kartu kredit untuk membebankan biaya kepada pengguna atas tur "gratis" situs web hiburan dewasa.^[14]

Aylo, operator besar situs web pornografi, mengoperasikan penyedia verifikasi usia yang dikenal sebagai AgeID. Pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2015, sistem ini menggunakan penyedia pihak ketiga untuk mengautentikasi usia pengguna, serta model identitas terfederasi yang memungkinkan identitas terverifikasi dibagikan ke seluruh situs web yang berpartisipasi.^[15][16]

Pemerintah Australia telah mengusulkan penanggulangan penipuan identitas melalui penggunaan sistem pengenalan wajah yang membandingkan individu dengan foto identifikasi resmi.^[17]

Estimasi usia wajah menggunakan pemelajaran mesin untuk memperkirakan usia pengguna dengan menganalisis ciri-ciri wajah mereka dalam sebuah swafoto, sekaligus memastikan bahwa mereka adalah orang sungguhan dan bukan foto atau seseorang yang mengenakan topeng melalui penggunaan uji keaktifan.

Bukti tanpa pengetahuan memverifikasi usia seseorang tanpa orang tersebut mengungkapkan identitasnya, baik kepada penerima, seperti sebuah bisnis, maupun kepada entitas yang melakukan verifikasi, seperti pemerintah yang menerbitkan paspor.^[18]

Waralaba permainan video berorientasi dewasa Leisure Suit Larry menyajikan pemain dengan pertanyaan trivia yang, menurut pendapat pembuat waralaba tersebut, Al Lowe, tidak akan diketahui jawabannya oleh seorang anak (seperti, misalnya, "All politicians are: a. hard-working, b. honest, c. on the public payroll" terj. 'Semua politikus: a. bekerja keras, b. jujur, c. dalam daftar gaji publik'), untuk dapat meluncurkan permainan tersebut (meskipun hal ini dapat dilewati dengan pintasan papan ketik).^[19]

Australia bermaksud menerapkan persyaratan verifikasi usia berdasarkan Online Safety Act 2021. Pada Agustus 2023, Menteri Komunikasi Michelle Rowland merilis laporan oleh eSafety yang merekomendasikan agar skema tersebut tidak diterapkan, dengan temuan bahwa "pada saat ini, setiap jenis teknologi verifikasi usia atau jaminan usia memiliki masalah tersendiri terkait privasi, keamanan, efektivitas, atau implementasi", serta menyarankan agar kode industri diadopsi untuk mendorong penggunaan perangkat lunak penyaringan konten oleh orang tua.^[20]

Pada Mei 2024, pemerintah federal mengalokasikan dana sebesar A$6,5 juta (setara dengan Rp68,8 miliar) dari Anggaran Federal Australia 2024 untuk sebuah skema percontohan verifikasi usia yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari akses terhadap pornografi dan konten digital berbahaya lainnya sebagai respons terhadap lonjakan tajam kekerasan dalam rumah tangga secara nasional.^[21][22]

Pada 10 September 2024, Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengonfirmasi bahwa pemerintah federal akan mengajukan undang-undang untuk memberlakukan usia minimum bagi akses ke media sosial dan platform digital relevan lainnya. Pemerintah federal juga akan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan teritorial untuk mengembangkan kerangka kerja yang seragam. Albanese mengatakan bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi keselamatan serta kesehatan mental dan fisik kaum muda, sementara Rowland menyatakan bahwa undang-undang yang diusulkan akan meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi raksasa atas lingkungan daring yang berbahaya dan kecanduan media sosial di kalangan anak-anak.^[23] Usia minimum tersebut kemungkinan akan ditetapkan antara 14 hingga 16 tahun. Pengumuman pemerintah federal ini menyusul rencana Australia Selatan untuk membatasi akses media sosial bagi orang berusia 14 tahun ke atas, serta janji Koalisi untuk membatasi akses media sosial bagi orang berusia 16 tahun jika memenangkan pemilihan umum federal Australia 2025.^[24]

Langkah pemerintah federal untuk memberlakukan batas usia media sosial didukung oleh Perdana Menteri New South Wales Chris Minns, Perdana Menteri Australia Selatan Peter Malinauskas, Perdana Menteri Victoria Jacinta Allan, dan Perdana Menteri Queensland Steven Miles. Juru bicara komunikasi Koalisi David Coleman mengatakan bahwa verifikasi usia media sosial seharusnya dibatasi bagi mereka yang berusia 16 tahun ke atas.^[25] Sebagai tanggapan, direktur Australian Association of Psychologists, Carly Dober, menggambarkan batas usia media sosial yang diusulkan pemerintah sebagai respons tambal sulam terhadap masalah yang sangat rumit dan mengakar kuat. Ia juga menyatakan bahwa pelarangan tersebut mengabaikan manfaat yang dapat ditawarkan ruang daring kepada kaum muda, khususnya mereka yang berasal dari komunitas terpinggirkan.^[25] Kritik serupa disuarakan oleh Daniel Angus, direktur Queensland University of Technology Digital Media Research Centre, serta regulator internet Australia, eSafety Commissioner, yang menyatakan kekhawatiran bahwa pelarangan media sosial akan mengecualikan kaum muda dari keterlibatan digital yang "bermakna" dan akses terhadap dukungan penting.^[26]

Pada 7 November, Perdana Menteri Albanese mengonfirmasi bahwa pemerintah akan mengajukan undang-undang pada bulan November untuk melarang kaum muda di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Undang-undang yang diusulkan tersebut tidak akan mencakup pengecualian bagi kaum muda yang sudah memiliki akun media sosial atau bagi mereka yang memperoleh persetujuan orang tua.^[27] Kelompok advokasi anak Australian Child Rights Taskforce mengkritik rancangan undang-undang tersebut sebagai "instrumen yang tumpul" dan mendesak pemerintah Albanese agar sebagai gantinya memberlakukan standar keselamatan bagi platform media sosial. Sebaliknya, inisiatif 36Months mendukung batas usia media sosial dengan alasan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan telah "mengubah ulang otak kaum muda" dan menyebabkan "epidemi gangguan kesehatan mental".^[28]

Pada 21 November, pemerintah Albanese mengajukan Online Safety Amendment, undang-undang yang akan melarang kaum muda di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial serta mengusulkan denda hingga A$49,5 juta (setara dengan Rp514,8 miliar) terhadap platform media sosial atas pelanggaran sistemik. Undang-undang yang diusulkan tersebut akan berdampak pada Facebook, Instagram, TikTok, X (sebelumnya Twitter), dan Snapchat. Namun, Albanese mengonfirmasi bahwa anak-anak tetap akan memiliki akses ke layanan pesan, permainan daring, serta layanan terkait kesehatan dan pendidikan, termasuk platform kesehatan mental remaja Headspace, Google Classroom, dan YouTube. Oposisi Partai Liberal berniat mendukung undang-undang tersebut, sementara Partai Hijau Australia meminta rincian lebih lanjut mengenai rancangan undang-undang yang diusulkan.^[29]

Rancangan undang-undang Bill S-210, yang disahkan oleh Senat pada tahun 2023 dan mulai ditinjau oleh komite di House of Commons pada akhir Mei 2024l akan melarang organisasi menyediakan materi "eksplisit secara seksual" di internet untuk tujuan komersial kepada pengguna di bawah usia 18 tahun, kecuali jika sistem verifikasi usia diterapkan, atau konten tersebut memiliki tujuan artistik, edukatif, atau ilmiah yang sah.^[30][31][32] Rancangan undang-undang ini telah dikritik karena implikasi terhadap privasi, karena tidak secara spesifik menetapkan bentuk verifikasi usia yang diwajibkan, serta kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi sehubungan dengan cakupannya, yang dapat mencakup layanan jejaring sosial dan layanan video daring, serta memungkinkan pemblokiran seluruh situs web bagi pengguna di Kanada jika tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, meskipun sisa kontennya bersifat nonpornografi.^[32][31]

Pada 30 Agustus 2021, Biro Pers dan Publikasi Negara mengeluarkan Pemberitahuan Biro Pers dan Publikasi Negara tentang Pengelolaan yang Lebih Ketat untuk Secara Efektif Mencegah Anak di Bawah Umur Kecanduan Permainan Daring, yang menetapkan bahwa semua perusahaan permainan daring hanya boleh menyediakan layanan permainan daring kepada anak di bawah umur selama satu jam dari pukul 20.00 hingga 21.00 setiap hari pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, serta tidak boleh menyediakan layanan permainan daring kepada anak di bawah umur dalam bentuk apa pun pada waktu lainnya.^[33]

Di Jerman, sistem verifikasi usia diwajibkan oleh "Jugendmedienschutz-Staatsvertrag" yang diperkenalkan pada September 2002.^[34] Lembaga yang bertanggung jawab, Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), hanya menganggap sistem yang setara dengan verifikasi tatap muka sebagai memadai untuk verifikasi usia.^[35]

Dengan disahkannya Digital Economy Act 2017, Britania Raya mengesahkan undang-undang yang memuat mandat hukum mengenai penyediaan verifikasi usia. Berdasarkan undang-undang tersebut, situs web yang menerbitkan pornografi secara komersial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang "andal".^[36][37] British Board of Film Classification (BBFC) ditugaskan untuk menegakkan undang-undang ini.^[15][16][38] Setelah serangkaian kemunduran dan reaksi publik yang keras, skema yang direncanakan tersebut akhirnya dibatalkan pada tahun 2019.^[39]

Meskipun pemerintah Britania Raya meninggalkan undang-undang ini, verifikasi usia tetap dipantau dan ditegakkan oleh badan pengatur termasuk Ofcom^[40] dan ICO.^[41] Standar lain juga mulai bermunculan untuk sistem jaminan usia, seperti PAS1296:2018.^[42] Standar ISO untuk sistem jaminan usia (PWI 7732) juga sedang dikembangkan oleh Age Check Certificate Scheme, Age Verification Providers' Association, dan badan penilaian kesesuaian lainnya.^[43]

Pada tahun 2023, Parlemen mengesahkan Online Safety Act 2023; sebagai bagian dari kewajiban kehati-hatian yang bersifat wajib untuk melindungi anak-anak, semua penyedia layanan harus menggunakan verifikasi atau estimasi usia untuk mencegah anak-anak mengakses "konten prioritas utama yang berbahaya bagi anak-anak", yang mencakup gambar pornografi. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 25 Juli 2025 dan diterapkan pada semua layanan yang menampung konten semacam itu, termasuk jejaring sosial.^{[44][45][46][47][48]}

Beberapa situs web perusahaan minuman beralkohol berupaya memverifikasi usia pengunjung agar dapat memastikan bahwa mereka setidaknya telah mencapai usia legal untuk mengonsumsi alkohol di Amerika Serikat, yaitu 21 tahun.^[49]

Pada tahun 2000, Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) mulai berlaku di tingkat federal, yang mengakibatkan beberapa situs web menambahkan verifikasi usia bagi pengunjung di bawah usia 13 tahun, serta beberapa situs web melarang pembuatan akun bagi pengguna di bawah usia 13 tahun. Perusahaan seperti YouTube dan ByteDance telah menerima denda besar dari Komisi Perdagangan Federal (FTC) karena tidak mematuhi COPPA.

Pada tahun 2022, Louisiana menjadi negara bagian pertama yang mewajibkan verifikasi usia untuk mengakses situs web dewasa. Penggunaan LA Wallet, aplikasi identitas digital dan surat izin mengemudi seluler milik negara bagian tersebut, kemudian meningkat tajam, karena LA Wallet memungkinkan identifikasi jarak jauh melalui MindGeek, pemilik banyak situs pornografi besar.

Pada tahun 2023, beberapa negara bagian, termasuk Arkansas^[50] dan Utah,^[51] mengesahkan undang-undang kecanduan media sosial yang mewajibkan pengguna platform media sosial berusia di atas 18 tahun atau memiliki persetujuan orang tua, dengan undang-undang tersebut menetapkan bahwa verifikasi usia digunakan untuk menegakkan persyaratan ini.^[51][50] Salah satu undang-undang tersebut adalah Utah Social Media Regulation Act, yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2024, dan berupaya mencegah anak di bawah umur menggunakan media sosial dari pukul 22.30 hingga 06.30.

Pada Mei 2023, sebuah undang-undang disahkan di Utah yang mewajibkan situs web pornografi memverifikasi usia pengunjungnya, meskipun terdapat klausul yang mencegahnya berlaku hingga lima negara bagian lain juga menerapkan langkah serupa.^[52] Beberapa hari sebelum undang-undang tersebut disahkan, sebagai bentuk protes terhadap rancangan undang-undang tersebut, Pornhub memblokir situs webnya agar tidak dapat diakses di Utah.^[52] Kelompok perdagangan Free Speech Coalition mengajukan gugatan terhadap negara bagian Utah dengan klaim bahwa undang-undang tersebut melanggar Amandemen Pertama. Gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat Ted Stewart pada 1 Agustus 2023; namun, Free Speech Coalition menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.^[53][54]

Sebaliknya, pada 31 Agustus 2023, Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat David Ezra membatalkan undang-undang Texas yang disahkan pada bulan Juni yang mewajibkan verifikasi usia dan peringatan kesehatan sebelum mengakses situs web pornografi, menyusul gugatan dari Free Speech Coalition, serta melarang kantor jaksa agung negara bagian untuk menegakkan undang-undang tersebut dengan alasan bahwa undang-undang itu melanggar hak atas kebebasan berbicara dan bersifat terlalu luas serta samar. Kantor Jaksa Agung Texas menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.^[55][56] Pengadilan Banding Sirkuit ke-5 membatalkan perintah penangguhan tersebut sambil menunggu sidang penuh.^[57] Perkara tersebut akhirnya berlanjut ke Mahkamah Agung,^[58] yang memutuskan dengan suara 6–3 untuk mendukung undang-undang verifikasi usia tersebut, dengan menyatakan bahwa undang-undang "itu hanya secara insidental membebani ujaran orang dewasa yang dilindungi."^[59]

Sektor ini diwakili oleh Age Verification Providers Association^[60] yang didirikan pada tahun 2018 dan telah berkembang menjadi 27 anggota pada tahun 2023.^[61]

• Identitas digital
• Sistem Kredit Sosial