Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia
Logo Kementerian Haji dan Umrah sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 41 Tahun 2025
Gambaran umum
Dibentuk	21 Juni 1965 (1965-06-21) (Departemen Urusan Haji) 08 September 2025 (2025-09-08) (sebagai Kementerian Haji dan Umrah)
Dasar hukum pendirian	Perubahan ke-3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024
Bidang tugas	Haji dan Umrah
Nomenklatur sebelumnya
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2006–2025) Badan Penyelenggara Haji (2024–2025)
Susunan organisasi
Menteri Mochamad Irfan Yusuf Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak Sekretaris Jenderal Teguh Dwi Nugroho Inspektur Jenderal Dendi Suryadi Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo Pelayanan Haji Ian Heriyawan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Efendi Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Ar-Rasyid Staf Ahli Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Ramadhan Harisman Hubungan Antar Lembaga Whasfi Velasufah
Alamat
Kantor pusat	Jl. M.H. Thamrin No.6 2, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Situs web	haji.go.id
Kantor pusat
Jl. M.H. Thamrin No.6 2, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Situs web
haji.go.id

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, juga disingkat Kemenhaj RI, adalah kementerian pada pemerintah eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, serta bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ini merupakan peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji dan peleburan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama.^[1]

Nomenklatur urusan haji awalnya berada di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) pada tahun 1945. Kemudian urusan haji dan masjid berpindah ke Departemen Agama pada 1946.^[2] Nomenklatur Urusan Haji ini kemudian ditingkatkan menjadi Departemen Urusan Haji pada tahun 1965 pada perombakan Kabinet Dwikora I,^[3] yang dipimpin oleh Menteri Urusan Haji. Departemen yang dibentuk ini berada di bawah Kementerian Koordinator Kompartimen Agama. Departemen ini hanya bertahan sampai 25 Juli 1966 ketika pembubaran Kabinet Dwikora III.^[4][5]

Dalam kurung waktu dari 1966 hingga 2024, nomenklatur haji kembali menjadi direktorat jenderal dari Kementerian Agama. Pada tahun 1979, urusan haji digabung bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.^[6] Nomenklatur umrah pun ditambahkan pada tahun 2006 seusai kebutuhan masyarakat, dan nomenklatur haji dipisahkan kembali dari nomenklatur bimbingan masyarakat Islam, sehingga menjadi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemudian pada pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto, dibentuklah badan khusus untuk mengatur urusan haji, sebagian besar tugas dan fungsinya dialihkan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemudian, fungsi direktorat jenderal tersebut sepenuhnya dialihkan setelah terbentuk Kementerian Haji dan Umrah pada September 2025.

Sejarah Nomenklatur

• Bagian Urusan Haji, Departemen Agama
• Panitia Negara Urusan Haji (1960–1964)^[7]
• Dewan Urusan Haji (1964–1965)^[8]
• Departemen Urusan Haji (1965–1966)
• Direktorat Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama (1966–1979)
• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji, Departemen Agama (1979–2001)
• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama (2001–2006)
• Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2006–2025)^[9]
• Badan Penyelenggara Haji (2024–2025)
• Kementerian Haji dan Umrah (2025–)

Susunan organisasi Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Permenhaj No. 1 Tahun 2025 terdiri atas:

Pimpinan

• Menteri Haji dan Umrah
• Wakil Menteri Haji dan Umrah

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan
  • Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  • Biro Hukum dan Kerja Sama
  • Biro Umum
  • Biro Hubungan Masyarakat

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat Wilayah I
  • Inspektorat Wilayah II
  • Inspektorat Wilayah III
  • Inspektorat Wilayah IV

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Bina Jemaah Haji Reguler
  • Direktorat Bina Petugas Haji Reguler
  • Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah
  • Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah

• Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri
  • Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri
  • Direktorat Pelayanan Haji Khusus

• Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
  • Direktorat Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
  • Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji

• Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah
  • Direktorat Pengawasan Haji Reguler

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik
• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pusat

• Pusat Data dan Teknologi Informasi
• Pusat Kesehatan Haji
• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Provinsi

• 
  Lambang Kementerian Haji dan Umrah (September–Desember 2025)
• 
  Lambang Kementerian Haji dan Umrah (Desember 2025 – sekarang)

• Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
• Komisi Pengawas Haji Indonesia
• Badan Pengelola Keuangan Haji
• Badan Penyelenggara Haji