Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Logo Kementerian Perindustrian Bendera Kementerian Perindustrian
Gambaran umum
Dibentuk	Agustus 19, 1945; 80 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 Kementerian Perindustrian[1]
Bidang tugas	Perindustrian
Alokasi APBN	Rp2,5 triliun (2025)[2] Rp883,4 miliar (Efisiensi) Rp1,6266 triliun (APBN 2025)[3]
Susunan organisasi
Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita Wakil Menteri Faisol Riza Sekretaris Jenderal Eko S.A. Cahyanto Inspektur Jenderal M. Rum Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Taufiek Bawazier Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Setia Diarta Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Tri Supondy Kepala Badan BSKJI Emmy Suryandari BPSDMI Doddy Rahadi Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Adie Rochmanto Pandiangan Percepatan Transformasi Industri 4.0 Andi Rizaldi
Alamat
Kantor pusat	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta
Situs web	http://www.kemenperin.go.id/
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°14′16.922″S 106°49′50.833″E / 6.23803389°S 106.83078694°E / -6.23803389; 106.83078694 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta
Situs web
http://www.kemenperin.go.id/

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, sektor industri, perdagangan, dan pertanian digabung dalam satu kementerian yakni Kementerian Kemakmuran. Kementerian ini terbentuk di Kabinet Presidensial, dan pertama kali dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Soerachman Tjokroadisoerjo. Dalam Kabinet Sjahrir II, kementerian kemakmuran sempat dipecah menjadi 2 pada Maret 1946 yakni Kementerian Perdagangan/Perindustrian dan Kementerian Pertanian dan Persediaan. Hanya 3 bulan berselang, 2 kementerian tersebut digabungkan kembali menjadi Kementerian Kemakmuran.

Pada Desember 1949 dalam Kabinet Hatta II, sektor pertanian kembali dipisah dari Kementerian Kemakmuran, yakni Kementerian Persediaan Makanan Rakyat. Walaupun beda kementerian, 2 kementerian ini dipimpin oleh 1 orang yang sama yakni Ignatius Joseph Kasimo.

Pada September 1950 dalam Kabinet Natsir, Kementerian Kemakmuran berubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian sedangkan Kementerian Persediaan Makanan Rakyat berubah menjadi Kementerian Pertanian. Kemudian, nomenklatur Perindustrian dihapus pada April 1952, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian berganti nama menjadi Kementerian Perdagangan. Walaupun dihapus, sektor perindustrian tetap berada di bawah Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan kemudian berganti nama menjadi Kementerian Perekonomian pada Agustus 1953 dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Di kabinet berikutnya, (Kabinet Burhanuddin Harahap), kementerian ini berubah lagi menjadi Kementerian Perdagangan pada Agustus 1955, kemudian kembali menjadi Kementerian Perekonomian pada Maret 1956 ketika Ali Sastroamidjojo kembali menjadi Perdana Menteri.

Sektor perindustrian dipisah tersendiri pada April 1957, dimana nomenklaturnya menjadi Kementerian Perindustrian, terpisah dari Kementerian Perdagangan dalam Kabinet Djuanda. Kementerian Perindustrian pertama kali dipimpin oleh Freddy Jaques Inkiriwang. Kementerian Perindustrian berlangsung sampai Juli 1959

Pada era demokrasi terpimpin, Kementerian Perindustrian menjadi Kantor Menteri Muda, serta terbagi 2 yakni Kantor Menteri Muda Perindustrian Rakyat dan Kantor Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan. Kedua lembaga ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan. Pada kabinet berikutnya, kedua kantor menteri muda ini naik tingkat menjadi departemen, yakni Departemen Perindustrian Rakyat dan Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Deperdatam dan Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia.

Dalam Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh sebuah Presidium, terdiri dari tiga Wakil Perdana Menteri (Waperdam). Kabinet yang tersusun atas lima belas Kompartemen tersebut masing-masing membawahi beberapa Kementerian. Pada saat itu, Kementerian Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dipecah menjadi tiga Kementerian yang berada di bawah naungan Kompartemen Pembangunan, terdiri dari (1) Kementerian Perindustrian Dasar; (2) Kementerian Pertambangan; dan (3) Kementerian Minyak dan Gas Bumi. Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra) dipecah menjadi empat Kementerian yang berada di bawah Kompartemen Perindustrian Rakyat terdiri dari (1) Kementerian Perindustrian Tekstil; (2) Kementerian Perindustrian Ringan; (3) Kementerian Perindustrian Kerajinan; dan (4) Kementerian Koordinator Perindustrian Rakyat. Total kementerian dari pemecahan ini, yakni sebanyak 6 kementerian dan 1 kementerian koordinator, dimana 5 diantaranya masih menggunakan nomenklatur perindustrian.

Pada Kabinet Dwikora II, terdapat kementerian baru, yakni Kementerian Perindustrian Maritim. Sehingga, terdapat 6 kementerian yang menggunakan nomenklatur perindustrian.

Pada Kabinet Dwikora III, istilah kementerian yang berada di bawah kementerian koordinator berganti menjadi departemen. Kementerian koordinator diganti menjadi Kementerian, dan terdapat wakil perdana menteri yang membawahi beberapa kementerian (yang dulunya kementerian koordinator), sehingga menjadi 4 tingkatan koordinasi. Empat tingkat koordinasi tersebut dimulai dari Perdana Menteri/Presiden, Wakil Perdana Menteri, Kementerian, lalu Departemen.

Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan membawahi beberapa kementerian termasuk Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan dan Kementerian Perindustrian Tekstil dan Kerajinan. Kementerian Dasar dan Ringan, terdiri dari (1) Departemen Perindustrian Dasar; (2) Departemen Perindustrian Ringan; (3) Departemen Perindustrian Maritim; (4) Departemen Perindustrian Penerbangan. Kemudian Kementerian Perindustrian Tekstil dan Kerajinan meliputi, (1) Departemen Perindustrian Tekstil; dan (2) Departemen Perindustrian Kerajinan.

Di era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera, departemen nomenklatur perindustrian mengalami penyederhanaan organisasi menjadi hanya 2 departemen, yakni Departemen Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga serta Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan. Kedua departemen ini tidak berubah hingga Juni 1968.

Pada masa orde baru, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga serta Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan digabung menjadi satu departemen dalam Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968. Menteri Perindustrian pada era ini, secara berurutan dijabat oleh M. Jusuf, A.R. Soehoed, Hartarto Sastrosoenarto dan Tungki Ariwibowo.

Departemen ini tidak berubah nomenklaturnya hingga perombakan Kabinet Pembangunan VI pada tahun 1995. Departemen Perindustrian mengalami 4 kali perubahan organisasi yakni pada tahun Agustus 1974,^[4] Maret 1984,^[5] November 1988,^[6] dan Maret 1994.^[7]

Pada perombakan Kabinet Pembangunan VI, Departemen Perdagangan dilebur ke Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) dipimpin oleh Tungki Ariwibowo pada Desember 1995, sehingga jabatan Menteri Perdagangan Satrio Budihardjo Joedono berakhir.

Nomenklatur Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipertahankan seiring penggantian presiden Soeharto, B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan yang terakhir Megawati Soekarnoputri. Secara berurutan Menperindag dijabat oleh Bob Hasan, Rahardi Ramelan, Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan, dan Rini Soemarno.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan kembali dipisah menjadi 2 kementerian masing-masing sektor. Pemisahan ini dilakukan oleh presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009, istilah departemen dan kementerian negara diseragamkan menjadi Kementerian, sehingga nomenklatur departemen ini menjadi Kementerian.^[8]

Pada 2011, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yakni persentase komponen lokal pad produk/jasa yang masuk di Indonesia.^[9] Hal ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011. Nilai TKDN menjadi syarat wajib untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dan instrumen proteksi industri nasional.^[10] Pada Juni 2014, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakati pendirian akademi komunitas industri. Kesepakatan ini bertujuan untuk pembangunan sumber daya manusia yang kompeten di sektor industri.^[11]

Pada pemerintahan presiden Joko Widodo, dari kesepakatan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, mendirikan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta pada tahun 2015^[12] dan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng pada tahun 2018.^[13] Selain itu didirikan oleh beberapa politeknik, diantaranya Politeknik STTT Bandung (2015), Politeknik Industri Logam Morowali (2016), Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (2017), Politeknik Industri Petrokimia Banten (2022).

Pada 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Peraturan Presiden No. 69/2018^[14] BPSDMI menaungi 11 politeknik dan 2 Akademi Komunitas serta 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi yang link and match dan berbasis 2 sistem.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha indusfi dan kegiatan kawasan industri;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
7. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian Perindustrian berdasarkan Permenperin No. 1 Tahun 2025 terdiri atas:^[1]

Pimpinan

• Menteri Perindustrian
• Wakil Menteri Perindustrian

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan
  • Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
  • Biro Keuangan
  • Biro Hukum
  • Biro Hubungan Masyarakat
  • Biro Umum

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat I
  • Inspektorat II
  • Inspektorat III
  • Inspektorat IV
  • Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Industri Agro
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
  • Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
  • Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
  • Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan

• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Industri Kimia Hulu
  • Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi
  • Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
  • Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki

• Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Industri Logam
  • Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
  • Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
  • Direktorat Industri Elektronika dan Telematika

• Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan
  • Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan
  • Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
  • Direktorat Industri Aneka

• Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
  • Direktorat Perwilayahan Industri
  • Direktorat Akses Industri Internasional
  • Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional

Badan

• Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
  • Sekretariat Badan
  • Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
  • Pusat Pengawasan Standardisasi Industri
  • Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
  • Pusat Industri Hijau

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
  • Sekretariat Badan
  • Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur
  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri
  • Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri
• Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
• Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
• Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0

Pusat

• Pusat Data dan Informasi
• Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
• Pusat Industri Halal

Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
		Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Departemen Perindustrian	Keppres 45/1974[4]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Logam dan Mesin Direktorat Jenderal Industri Kimia Direktorat Jenderal Industri Tekstil Direktorat Jenderal Aneka Industri dan Kerajinan.	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Departemen Perindustrian	Keppres 15/1984[5]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Mesin dan Logam Dasar Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Direktorat Jenderal Aneka Industri Direktorat Jenderal Industri Kecil	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Departemen Perindustrian	Keppres 47/1988[6]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Direktorat Jenderal Aneka Industri Direktorat Jenderal Industri Kecil	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Departemen Perindustrian	Keppres 14/1994[7]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Elektronika Direktorat Jenderal Industri Kimia Direktorat Jenderal Industri Aneka Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Badan Pengembangan Industri Kecil
Departemen Perindustrian dan Perindustrian	Keppres 2/1996[15] Keppres 61/1998[16]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Industri Aneka Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Kimia Direktorat Jenderal Industri Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Industri Perdagangan Internasional	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan Badan Pengembangan Industri Kecil Badan Pengembangan Ekspor Nasional
Departemen Perindustrian dan Perindustrian	Keppres 115/1999[17]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Ekspor Nasional Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan
Departemen Perindustrian dan Perindustrian	Keppres 177/2000[18] Keppres 109/2001[19]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri dan Perdagangan Internasional	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Ekspor Nasional Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan	Staf Ahli Bidang Kerja Sama Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Internasional Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan Staf Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan Perdagangan Staf Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan.
Departemen Perindustrian	Perpres 10/2005[20]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Staf Ahli
Kementerian Perindustrian	Perpres 24/2010[21]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Direktorat Jenderal Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional	Inspektorat Jenderal	*Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi
Kementerian Perindustrian	Perpres 29/2015[22]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri
Kementerian Perindustrian	Perpres 69/2018[14]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Inspektoral Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Staf Ahli Bidang Pendalaman, penguatan, dan Penyebaran Industri Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Staf Ahli Bidang Komunikasi
Kementerian Perindustrian	Perpres 107/2020[23] Perpres 167/2024[24]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	lnspektorat Jenderal;	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0

Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Informasi umum
Jenis	Gedung perkantoran
Lokasi	Jakarta, Indonesia
Alamat	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950
Koordinat	6°14′17″S 106°49′51″E / 06.2381310°S 106.8308762°E / -06.2381310; 106.8308762
Mulai dibangun	1980
Selesai dibangun	1983
Tinggi
Arsitektural	8.947 meter (29.354 ft)
Data teknis
Jumlah lantai	22
Desain dan konstruksi
Pengembang	PT. Arkonin

Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1980 dan rampung pada tahun 1983.

• 
  Logo Departemen Perindustrian (1981–1995)
• 
  Logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1995–2004)
• 
  Logo Departemen Perindustrian (2004–2009)
• 
  Logo Kementerian Perindustrian (2009–2011)
• 
  Logo Kementerian Perindustrian (2011–sekarang)

• Daftar Menteri Perindustrian Indonesia
• Kementerian Indonesia

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia