Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Pemerintah Provinsi
Jawa TimurPemerintah Kabupaten
Sidoarjo
Lambang Kabupaten Sidoarjo
Dasar hukum
UU No. 12 Tahun 1950
BupatiSubandi
Wakil bupatiMimik Idayana
Dewan perwakilan rakyat daerah
KetuaUsman
Wakil ketua- Kayan
- Darmadi
- Ainun Jariyah
Perangkat daerah
Sekretariat daerahAchmad Zaini
(Sekretaris Daerah)
Sekretariat DPRD-
(Sekretaris DPRD)
Inspektorat-
(Inspektur)
Jumlah dinas26
Jumlah badan6
Pembagian administratif
Jumlah kecamatan18
Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Rp4,6 triliun (2023)
Situs resmi
sidoarjokab.go.id

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Dialek Suroboyoan: Pamaréntahan Kabupatèn Sidoarjo) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang bupati, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Masa Kolonial

[sunting | sunting sumber]

Wilayah Kabupaten Sidoarjo pada masa Hindia Belanda merupakan bagian dari Karesidenan Surabaya dan dikenal dengan nama Afdeeling Sidokarto. Pemerintahan lokal dijalankan oleh seorang assistent-resident dan dibantu oleh patih dan wedana. Perkembangan administrasi modern di Sidoarjo mulai terlihat sejak diberlakukannya sistem desentralisasi pada awal abad ke-20 melalui pembentukan gemeente dan regentschap sebagai satuan pemerintahan lokal.[1][2][3]

Awal kemerdekaan

[sunting | sunting sumber]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kabupaten Sidoarjo menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Timur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dalam situasi revolusi fisik, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah penting dalam pergerakan rakyat, termasuk menjadi basis logistik dan pertempuran selama Pertempuran Surabaya.

Orde Baru

[sunting | sunting sumber]

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dikuatkan secara administratif dan infrastruktur sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Surabaya. Kebijakan pembangunan terpusat dari pemerintah pusat berdampak pada transformasi Sidoarjo menjadi kawasan industri dan permukiman. Pada era ini pula, banyak kepala daerah berasal dari kalangan militer atau birokrat karier yang ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui mekanisme DPRD kabupaten.

Era reformasi

[sunting | sunting sumber]

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001, Kabupaten Sidoarjo memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemilihan bupati mulai dilakukan secara langsung oleh rakyat sejak tahun 2005. Pada periode ini, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penanganan masalah sosial seperti lumpur Lapindo menjadi fokus utama pemerintahan daerah. Tokoh penting dalam periode ini antara lain Saiful Ilah, yang menjabat sebagai bupati dalam dua periode sejak 2010 hingga 2020.[4]

Dewan Perwakilan

[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam lima periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2004–2009 [5] 2009–2014 [6] 2014–2019[7] 2019–2024[8] 2024–2029
PKB 16 Penurunan 10 Kenaikan 13 Kenaikan 16 Penurunan 15
Gerindra (baru) 2 Kenaikan 7 Steady 7 Kenaikan 9
PDI-P 8 Penurunan 7 Kenaikan 8 Kenaikan 9 Steady 9
Golkar 6 Penurunan 4 Kenaikan 5 Penurunan 4 Kenaikan 5
NasDem (baru) 1 Kenaikan 2 Steady 2
PKS 2 Kenaikan 3 Steady 3 Kenaikan 4 Penurunan 3
Hanura (baru) 3 Penurunan 0 Steady 0 Steady 0
PAN 6 Kenaikan 8 Penurunan 7 Penurunan 5 Penurunan 4
PBB 0 Steady 0 Kenaikan 1 Penurunan 0 Steady 0
Demokrat 6 Kenaikan 11 Penurunan 4 Penurunan 2 Steady 2
PPP 0 Steady 0 Kenaikan 1 Steady 1 Steady 1
PDS (baru) 1 Penurunan 0
PKNU (baru) 2
Jumlah Anggota 45 Kenaikan 50 Steady 50 Steady 50 Steady 50
Jumlah Partai 7 Kenaikan 9 Kenaikan 10 Penurunan 9 Steady 9

Pemerintah Daerah

[sunting | sunting sumber]

Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari sekretariat daerah kabupaten; staf ahli bupati; sekretariat DPRD; dinas-dinas teknis; badan-badan; inspektorat; serta wilayah administratif kecamatan yang dikepalai oleh camat, dan desa/kelurahan yang dikepalai oleh kepala desa/lurah. Seluruh pegawai SKPD merupakan bagian dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo juga bekerja sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang terdiri atas unsur pimpinan TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2005, bupati dan wakil bupati Sidoarjo dipilih secara langsung melalui pemilihan umum daerah.

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo saat ini adalah Subandi dan Mimik Idayana, yang terpilih dalam pilkada 2024.[9]

Daftar Bupati dan Wakil Bupati

[sunting | sunting sumber]
Bupati Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Wakil Bupati
H.
Subandi
S.H., M.Kn.
20 Februari 2025
Petahana
17
(2024)
Hj.
Mimik Idayana

Pembagian administratif

[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 28 kelurahan, dan 318 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.827.064 jiwa dengan luas wilayah 634,38 km² dan sebaran penduduk 2.880 jiwa/km².[10][11]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[12] Status Daftar
Desa/Kelurahan
35.15.12 Balongbendo 20 61263 Desa
35.15.15 Buduran 15 61252 Desa
35.15.07 Candi 24 61271 Desa
35.15.16 Gedangan 15 61254 Desa
35.15.05 Jabon 13 61276 Desa
35.15.03 Krembung 19 61275 Desa
35.15.11 Krian 3 19 61262 Desa
Kelurahan
35.15.02 Prambon 20 61264 Desa
35.15.04 Porong 3 12 61274 Desa
Kelurahan
35.15.17 Sedati 16 61253 Desa
35.15.08 Sidoarjo 14 10 61211-61219 Desa
Kelurahan
35.15.14 Sukodono 19 61258 Desa
35.15.13 Taman 8 16 61257 Desa
Kelurahan
35.15.06 Tanggulangin 18 61272 Desa
35.15.01 Tarik 20 61265 Desa
35.15.09 Tulangan 22 61273 Desa
35.15.18 Waru 17 61256 Desa
35.15.10 Wonoayu 23 61261 Desa
TOTAL 28 318


Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Enkosa.com, Sejarah Asal Usul Sidoarjo, diakses pada 19 April 2025, https://www.enkosa.com/sejarah-asal-usul-sidoarjo.html.
  2. ^ Wikipedia, Asisten Residen, diakses pada 19 April 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Asisten_residen.
  3. ^ Indonesiana, Evolusi Administrasi Hindia Belanda: Sentralisasi, Otonomi, dan Warisannya, diakses pada 19 April 2025, https://www.indonesiana.id/read/180354/evolusi-administrasi-hindia-belanda-sentralisasi-otonomi-dan-warisannya.
  4. ^ Kompas.com, "Profil Saiful Ilah", 7 Januari 2020.
  5. ^ Sidoarjo Melantik 50 Anggota DPRD[pranala nonaktif permanen]
  6. ^ KPU, KPU. "REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 UNTUK KURSI DPRD KABUPATEN DI KABUPATEN SIDOARJO" (PDF). kab-sidoarjo.kpi.go.id. Diakses tanggal 2021-04-17.
  7. ^ Bangsa Online. "50 Anggota DPRD Sidoarjo 2014-2019 Resmi Huni Gedung Dewan | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat". BANGSAONLINE.com. Diakses tanggal 2023-06-09.
  8. ^ medcom id developer (2019-07-23). "KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih Kabupaten Sidoarjo". medcom.id. Diakses tanggal 2023-06-09.
  9. ^ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, "Hasil Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo", KPU, 2024.
  10. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
  11. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
  12. ^ Kode Pos Kabupaten Sidoarjo
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota
Samarinda
Kontak
© 2026 Pemerintah Kota SamarindaAll Rights Reserved
Dikembangkan olehEnter(Wind)