Hak asasi manusia di Belanda

Kerajaan Belanda
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda
Konstitusi Piagam Wet Algemene Bepalingen Hak Asasi Manusia
Monarki Raja Willem-Alexander Dewan Menteri Menteri Berkuasa Penuh Aruba Curaçao St. Maarten
Kabinet Perdana Menteri (daftar) Dick Schoof Wakil Perdana Menteri Sophie Hermans Mona Keijzer Kabinet (daftar) Kabinet sekarang (ke-72 / Schoof)
Dewan Negara Senat Ketua: Mei Li Vos Keanggotaan sekarang Komposisi historis Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Martin Bosma Keanggotaan sekarang Komposisi historis Komite parlemen
Yudisial Mahkamah Agung Dewan Tinggi Negara Dewan Nasional Pengadilan Audit Ombudsman Nasional
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023 2025 Provinsi: 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Munisipal: 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Eropa: 2004 2009 2014 2019 2024 Referendum Referendum: 2005 2016 2018 Partai politik Politisi
Pembagian administratif Provinsi (politik) Pengurus Provinsi Komisaris Raja (Gubernur) Dewan Provinsi COROP Dewan Air Kota Madya (politik) Burgemeester (Wali Kota) Alderman Dewan Kota Distrik Belanda Karibia Dewan Eksekutif Letnan Gubernur
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: David van Weel Misi diplomatik dari Belanda ke Belanda Hukum kewarganegaraan Belanda Paspor Belanda Persyaratan visa warga negara Belanda Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kerajaan Belanda di Karibia
Topik terkait Korupsi di Belanda Hukum di Belanda Bank Sentral Sejarah modern Republikanisme di Belanda Dewan Sosial dan Ekonomi
Negara lainnya Atlas
l b s

Hak asasi manusia di Belanda dijamin dalam Konstitusi Belanda. Bersama negara-negara Eropa lain, Belanda sering menempati posisi teratas dalam peringkat kebebasan sipil dan hak politik dunia.^[1] Setiap tahun tercatat sekitar 6.000 korban perdagangan manusia dan 100 kasus berujung vonis.^[2][3] Meski demikian, Belanda tetap dianggap memiliki rekam jejak hak asasi manusia terbaik di dunia.

Bab pertama Konstitusi Belanda menetapkan hak-hak bagi semua masyarakatnya, mencakup hak positif dan negatif serta hak demokratis. Di antaranya: larangan diskriminasi (Pasal 1), kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak atas privasi. Hak-hak sipil klasik ini menjadi batas bagi kekuasaan pemerintah dan dapat ditegakkan langsung di pengadilan. Selain itu, terdapat hak sosial seperti hak atas tempat tinggal, jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, yang merupakan kewajiban pemerintah, meski tidak dapat digugat secara hukum. Hak demokratis mencakup hak memilih dan dipilih. Belanda juga melarang hukuman mati, baik pada masa damai maupun perang. Pengawasan terhadap konstitusi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan.

Masih ada beberapa undang-undang lama yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat, seperti pasal lèse-majesté dan penistaan agama, meski yang terakhir resmi dicabut pada 1 Februari 2014.^[4]

Belanda juga merupakan penandatangan berbagai instrumen internasional HAM, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Statuta Roma (untuk Mahkamah Pidana Internasional), Deklarasi Universal HAM, Konvensi Eropa Terhadap Penyiksaan, dan Piagam Sosial Eropa.

Selain Mahkamah Agung, perlindungan hak asasi manusia di Belanda juga dijalankan oleh beberapa lembaga lain seperti Komisi Kesetaraan Perlakuan (non-diskriminasi), Dewan Perlindungan Data Pribadi (privasi), dan Ombudsman Nasional.

Pada tahun 2007, Amnesty International mengkritik pemerintah Belanda atas sejumlah isu HAM, termasuk dugaan kejahatan perang di Irak, perlakuan terhadap tersangka teroris, serta penahanan migran dan anak-anak, terutama terkait kebakaran di pusat detensi pencari suaka.^[5] Pada tahun 2005, Departemen Luar Negeri AS juga menyoroti masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas agama dan etnis (terutama pasca pembunuhan Theo van Gogh) serta perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.^[6]

Perdagangan manusia menjadi masalah serius di Belanda. UNODC mencatat Belanda sebagai salah satu tujuan korban perdagangan manusia dunia.^[7]

Diperkirakan setiap tahun terdapat 1.000–7.000 korban, sebagian besar terkait bisnis prostitusi legal, terutama di lokasi jendela kaca (window brothels).^[8][9][10] Pada 2008, tercatat 809 korban, dengan 763 di antaranya perempuan, dan 60% dipaksa bekerja di industri seks. Semua korban asal Hungaria adalah perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks (PSK).^[11][12] Menurut laporan tahun 2008, dari 8.000–11.000 PSK di Amsterdam, lebih dari 75% berasal dari Eropa Timur, Afrika, dan Asia.^[13] Artikel Le Monde tahun 1997 bahkan menyebut 80% PSK di Belanda adalah warga asing dan 70% tidak memiliki dokumen imigrasi,^[14][15] meskipun warga Uni Eropa sebenarnya tidak memerlukan izin khusus selain identitas resmi.

Pada tahun 2000, Belanda membentuk lembaga Pelapor Nasional Perdagangan Manusia dan Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang mulai menerbitkan laporan tahunannya pada tahun 2002.^[16]

Hingga tahun 2017, diperkirakan lebih dari 6.000 orang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun, sekitar 4.000 perempuan lokal untuk perbudakan dan kekerasan seksual, serta 2.000 laki-laki asing untuk kerja paksa oleh kelompok kriminal terorganisir.^[17] Setiap tahun, sekitar 1.320 anak perempuan Belanda di bawah umur juga menjadi korban perdagangan seksual.^[3]

Menurut Komite Anti-Penyiksaan Dewan Eropa, terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat Belanda.^[18]

Pada tahun 2009, dua polisi di Bleiswijk mendekati seorang tunawisma yang sedang tidur di taman, lalu menahannya dan membawanya ke daerah utara Moerkapelle. Di sana, mereka memaksanya menggali kuburnya sendiri sambil mengancam dengan senjata api. Korban kemudian ditinggalkan begitu saja.

Kasus ini terungkap karena salah satu polisi melaporkannya kepada atasannya. Kedua pelaku kemudian dipecat dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara.^[19][20]

Penerima tunjangan sosial di Belanda dapat menerima kunjungan rumah dari petugas inspeksi tanpa perlu adanya dugaan konkret terhadap kecurangan. Karena penggeledahan paksa melanggar hak privasi, petugas akan meminta izin untuk masuk. Namun, jika izin ditolak, tunjangan dapat dipotong.^[21] Penduduk tidak diperbolehkan merekam video selama kunjungan tersebut, bahkan di rumah mereka sendiri. Kebijakan ini berpotensi melanggar privasi banyak warga, karena berlaku tidak hanya untuk penerima tunjangan pengangguran, tetapi juga penerima bantuan sosial lainnya.

Belanda menjadi tuan rumah bagi berbagai lembaga hak asasi manusia internasional. Kota Den Haag menampung Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ), Tribunal Yugoslavia, dan Tribunal Rwanda.

• Hak LGBT di Belanda
• Pekerja anak di Belanda

Umum

• Human Rights Watch webpage on the Netherlands
• Amnesty International Netherlands 2007
• U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices on the Netherlands, 2005
• IFEX: Freedom of expression in Netherlands
• Privacy International: Privacy and Human Rights 2003: Netherlands
• human rights policy of the Dutch Ministry of Foreign Affairs
• human rights policy of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations
• Review of the Netherlands by the United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review, April 15, 2008

Spesifik