Mahkamah Agung Belanda

Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Mahkamah Agung Belanda
Hoge Raad der Nederlanden
Lambang Mahkamah Agung Belanda
Gedung Mahkamah Agung Belanda di Den Haag
Gambaran umum
DidirikanOktober 1, 1838; 187 tahun lalu (1838-10-01)
Dasar hukumUndang-Undang Dasar Belanda
Piagam Kerajaan Belanda
YurisdiksiKerajaan Belanda
SloganUbi iudicia deficiunt incipit bellum
Ketika keputusan pengadilan gagal, kekerasan dimulai
LokasiDen Haag, Belanda
52°5′0.52″N 4°18′41.85″E / 52.0834778°N 4.3116250°E / 52.0834778; 4.3116250
Pimpinan
KetuaDineke de Groot
Wakil KetuaMartijn Polak
Maarten Kroeze
Vincent van den Brink
Matthias Borgers
Mariken van Hilten
Arjo van Eijsden
Jumlah jabatanBervariasi (saat ini 36)
Sistem seleksiDipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas saran Mahkamah Agung dan diangkat melalui Dekret Kerajaan
Jaksa Agung
Edwin Bleichrodt
Panitera
Ilona Wolffram-van Doorn
Situs Web
www.hogeraad.nl


Mahkamah Agung Belanda (bahasa Belanda: Hoge Raad der Nederlanden), atau singkatnya Mahkamah Agung (Hoge Raad) merupakan pengadilan kasasi tertinggi dalam perkara perdata, pidana, dan pajak di Belanda, termasuk di Curaçao, Sint Maarten, dan Aruba.[1] Mahkamah ini didirikan pada 1 Oktober 1838 dan berlokasi di Den Haag.[2]

Mahkamah Agung menangani perkara perdata dan pidana. Dalam kasus administrasi tertentu, lembaga ini juga memiliki yurisdiksi akhir, sementara dalam kasus lain yurisdiksi tersebut berada di tangan Dewan Nasional (Raad van State), Pengadilan Banding Pusat (Centrale Raad van Beroep), Pengadilan Banding Perdagangan dan Industri (College van Beroep van het bedrijfsleven), serta lembaga peradilan di wilayah Karibia dari Kerajaan Belanda. Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi, yang berarti memiliki wewenang untuk menguatkan atau membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi tidak berwenang meninjau ulang atau mempertanyakan fakta-fakta perkara. Mahkamah hanya menilai apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar dan apakah putusannya memiliki alasan hukum yang memadai.[3] Dengan cara ini, Mahkamah Agung turut membentuk yurisprudensi.

Karena sistem pemerintahan Belanda bercirikan kedaulatan parlemen, Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan undang-undang utama yang dibuat oleh Parlemen Belanda (Dewan Negara Belanda). Hal ini diatur dalam Pasal 120 UUD Belanda, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh memutuskan konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh Dewan Negara maupun perjanjian internasional. Dengan pengecualian Mahkamah Konstitusi Sint Maarten (yang hanya berwenang menilai konstitusionalitas terhadap konstitusi Sint Maarten), pengadilan di Belanda untuk melakukan pengujian yudisial terkait dengan UUD.[4][5] Namun, pengadilan (termasuk Mahkamah Agung) dapat membatalkan peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah eksekutif.[butuh rujukan]

Saat ini, Mahkamah Agung terdiri dari 36 hakim, yang meliputi seorang ketua, enam wakil ketua, dua puluh lima hakim tetap (raadsheren, secara harfiah berarti "Tuan Dewan"), dan empat hakim luar biasa (buitengewone dienst).[6] Semua hakim diangkat seumur hidup, hingga mereka pensiun atas permintaan sendiri atau secara wajib pada usia 70 tahun.[7]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Nederlandse Antillen en Aruba". De Rechtspraak. Diarsipkan dari asli tanggal 19 Oktober 2009. Diakses tanggal 2 Desember 2009.
  2. ^ "Geschiedenis van de Hoge Raad". De Rechtspraak. 18 September 2004. Diarsipkan dari asli tanggal 6 Oktober 2019. Diakses tanggal 6 Oktober 2019.
  3. ^ "Supreme Court". De Rechtspraak. 10 Agustus 2009. Diarsipkan dari asli tanggal 16 Oktober 2009. Diakses tanggal 2 Desember 2009..
  4. ^ Menurut Pasal 120 UUD Belanda, hakim tidak akan memutuskan konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh Dewan Negara dan perjanjian.
  5. ^ Uzman, J.; Barkhuysen, T.; van Emmerik, M.L. "The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator?" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Juli 2014. Diakses tanggal 16 Juli 2014.
  6. ^ "The World Factbook". cia.gov. Diakses tanggal 2 Desember 2013.
  7. ^ "Raad". De Rechtspraak. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Januari 2016. Diakses tanggal 22 Januari 2016.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota
Samarinda
Kontak
© 2026 Pemerintah Kota SamarindaAll Rights Reserved
Dikembangkan olehEnter(Wind)