Badan Industri Mineral
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Badan Industri Mineral BIM | |
|---|---|
| Gambaran umum | |
| Singkatan | BIM |
| Didirikan | 25 Agustus 2025 |
| Dasar hukum pendirian | Keppres Nomor 77/P Tahun 2025 |
| Sifat | berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden |
| Struktur | |
| Ketua Dewan Pengarah | Menteri Pertahanan Indonesia (Sjafrie Sjamsoeddin) |
| Kepala | Brian Yuliarto |
| Situs web | |
| https://bim.go.id/ | |
Badan Industri Mineral adalah salah satu lembaga nonstruktural Indonesia bidang riset dan perindustrian. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola industri material strategis yang terkait untuk industri pertahanan, yang mencakup mineral logam tanah jarang dan mineral radioaktif. Selain itu lembaga ini mempunyai tugas untuk mengidentifikasi sumber daya mineral nasional, serta melakukan penelitian untuk mengolahnya agar memberikan manfaat lebih optimal bagi negara.[1][2]
Lembaga ini dibentuk pada 25 Agustus 2025 oleh Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto.[2]
Struktur organisasi
[sunting | sunting sumber]Badan Industri Mineral terbagi atas 2 unsur, yakni pelaksana dan dewan pengarah.[3]
Pelaksana
[sunting | sunting sumber]- Kepala Badan
- Wakil Kepala Badan
- Kepala Sekretariat
- Deputi
- Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
- Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi
- Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi
Dewan Pengarah
[sunting | sunting sumber]- Ketua Dewan Pengarah: Menteri Pertahanan
- Anggota Dewan Pengarah:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Badan Intelijen Negara
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Resmi Jadi Kepala Badan Industri Mineral, Berikut Tugas Brian Yuliarto". KumparanBisnis. 25 Agustus 2025. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ a b "Prabowo bentuk Badan Industri Mineral, dipimpin Mendiktisaintek". AntaraNews. 25 Agustus 2025. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Struktur Organisasi Badan Industri Mineral". Badan Industri Mineral. Diakses tanggal 25 November 2025.