Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional adalah lembaga nonstruktural Indonesia di bidang kesehatan. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program, dan pengendaliannya.

Keanggotaan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional berjumlahkan 25 orang dan terdiri dari 9 unsur, yakni tokoh masyarakat, ahli ekonomi, ahli budaya, ahli pendidikan, ahli agama, organisasi profesi bidang kesehatan, pakar kesehatan, ahli hukum, dan organisasi kemasyarakatan.

Struktur organisasinya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih di antara anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional. Sedangkan Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (dahulu bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan). Periode kepengurusan berdurasi 3 tahun

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, selain kepengurusan nasional, terdapat juga kepengurusan daerah bernama Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah di daerah masing-masing. Periode kepengurusan menjadi 5 tahun.^[2]